TOPSHOT - Myanmar's State Counsellor Aung San Suu Kyi looks on before the UN's International Court of Justice on December 11, 2019 in the Peace Palace of The Hague, on the second day of her hearing on the Rohingya genocide case. - Aung San Suu Kyi appears at the UN's top court today, a day after the former democracy icon was urged to "stop the genocide" against Rohingya Muslims. Once hailed internationally for her defiance of Myanmar's junta, the Nobel peace laureate will this time be on the side of the southeast Asian nation's military when she takes the stand at the International Court of Justice. (Photo by Koen Van WEEL / ANP / AFP) / Netherlands OUT (Photo by KOEN VAN WEEL/ANP/AFP via Getty Images)

Sydney, Aktual.com – Keberadaan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, serta para pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) lainnya masih belum diketahui sejak mereka ditangkap pada Senin (1/2) dini hari dalam kudeta oleh militer.

Militer tidak memberikan informasi tentang di mana mereka ditahan atau bagaimana kondisi mereka.

Jalan-jalan di Myanmar sepi selama pemberlakuan jam malam untuk menghentikan penyebaran virus corona. Pasukan dan polisi anti huru-hara mengambil posisi di ibu kota, Naypyitaw, juga di kota pusat perdagangan utama, Yangon.

Pada Selasa pagi, sambungan telepon dan internet berjalan kembali tetapi tempat-tempat perbelanjaan yang biasanya ramai malah sepi. Bandara di pusat komersial Yangon ditutup.

Bank-bank mengatakan mereka akan buka kembali pada Selasa setelah menangguhkan layanan pada Senin.

Jenderal Min Aung Hlaing, yang hampir pensiun, menjanjikan pemilu yang bebas dan adil serta penyerahan kekuasaan kepada partai pemenang. Namun, ia tidak memberikan memberikan kerangka waktu soal pelaksanaan janji tersebut.

Sebelumnya dalam pernyataan yang disiapkan untuk mengantisipasi penangkapannya, Suu Kyi menyerukan protes terhadap kediktatoran militer.

Dalam mengonsolidasikan kudeta, junta militer mencopot 24 menteri dan menunjuk 11 orang pengganti untuk mengawasi berbagai kementerian, termasuk keuangan, pertahanan, urusan luar negeri, dan dalam negeri.

Biksu Buddha Shwe Nya War Sayadawa, yang dikenal karena dukungannya yang terang-terangan kepada NLD, berada di antara mereka yang ditangkap pada Senin. Biksu adalah kekuatan politik yang kuat di Myanmar, negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha.

Salah satu keprihatinan utama para diplomat PBB adalah nasib Muslim Rohingya serta kelompok-kelompok etnis minoritas lainnya, yang diusir dari negara itu oleh militer dan tinggal di kamp-kamp pengungsi di negara tetangga.

Bangladesh, yang menampung sekitar satu juta orang Rohingya, menyerukan “perdamaian dan stabilitas”.

Bangladesh berharap proses untuk memulangkan para pengungsi dapat bergerak maju.

(Reuters)

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: As'ad Syamsul Abidin