Pemerintah telah menyusun dan membahas Rencana Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Disebutkan, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.310,4 triliun, hampir sama dengan APBNP 2016 sebesar Rp1.306,7 triliun. Belanja pemerintah pusat ini akan meliputi tiga fokus pekerjaan diantaranya mendukung pembangunan infrastruktur, pengurangan kesenjangan dan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja. AKTUAL/Munzir
Pemerintah telah menyusun dan membahas Rencana Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Disebutkan, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.310,4 triliun, hampir sama dengan APBNP 2016 sebesar Rp1.306,7 triliun. Belanja pemerintah pusat ini akan meliputi tiga fokus pekerjaan diantaranya mendukung pembangunan infrastruktur, pengurangan kesenjangan dan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Ekonom senior dari Indef, Bustanul Arifin menyebut masih tingginya ketimpangan pendapatan saat ini karena salah satunya disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang tak efektif.

Saat ini, rasio ketimpangan sosial yang tercatat dalam rasio gini berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) memang cukup tinggi mencapai 0,397. Angka itu turun sedikit dari enam bulan sebelumnya yang sebesar 0,394.

“Kebijakan pemerintah yang paling tak efektif itu adalah terkait subsidi pangan, subsidi pendidikan, subsidi pupuk, dan lainnya. Kondisi itu menciptakan ketimpangan pendapatan yang masih tinggi,” cetus Bustanul dalam diskusi Menuju Ketangguhan Ekonomi Indonesia, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (4/4).

Ketidakkefektifan kebijakan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla itu terlihat dari data sebanyak 65 persen petani termiskin justru hanya menerima 3 persen subsidi pupuk.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS