Jakarta, Aktual.com – Mengenakan pakaian serba rapih, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membesuk Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tengah berbaring sakit di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto (RSPAD), Jakarta Pusat.
Sebelum SBY masuk ke RSPAD, Prabowo dan SBY dijadwalkan akan bertemu untuk membahas sejumlah agenda diantaranya soal koalisi di Pilpres 2019 pada Rabu (18/07/2018). Karena SBY sakit dan dirawat di RSPAD, maka pertemuan itu pun dibatalkan.
Karena mendengar SBY sakit, maka Prabowo pun buru-buru membesuk SBY. Sakitnya SBY bisa saja sebagai petanda bahwa, siapa yang paling “care” dalam memperhatikan dirinya yang tengah kurang sehat itu. Apalagi, dalam kancah pemilihan presiden (Pilpres) 2019, partai berlambang marcy itu masih “mengayun” sikap koalisinya, baik ke kubu pemerintah maupun ke kubu Partai Gerindra, PKS dan PAN.
Namun, sikap Demokrat belakangan ini mencair ke kubur Gerindra. Mengapa? mereka dicampakan oleh Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengumumkan cawapresnya. Itu artinya sikap yang diambil oleh Partai Demokrat dalam menentukan arah koalisi di Pilpres 2019 nanti bakal terjawab. Sebab, Jokowi telah mengantongi 10 kandidat calon yang akan mendampingi dirinya di Pilpres 2019 nanti.
Partai Demokrat yang sifatnya menunggu, akhirnya diberikan jawaban oleh Jokowi. Terlebih kader Demokrat tidak disebutkan dalam 10 kandidat cawapres Jokowi itu. Tapi, bagi Demokrat tak diambil pusing, karena Partai Demokrat melihat Jokowi saat ini sedang menghadapi pilihan yang dilema, karena banyaknya kader parpol mitra koalisi ingin jadi cawapres.
“Kalau Pak Jokowi tidak pas memilih pasangannya dan ada partai mitra koalisi yang kecewa, bisa saja ada yang mengalihkan dukungannya,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan pada diskusi “Dialektika Demokrasi” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (12/07/2018).
Bila hal ini terjadi, lanjut dia maka akan ada kejadian luar biasa, karena peta dukungan terhadap pasangan capres-cawapres akan berubah. Kemungkinan besar, Demokrat akan memunculkan poros ketiga atau kepada dua poros saja di Pilpres 2019 ini. “Ada kemungkinan muncul poros ketiga,” katanya.
Terlebih, berdasarkan hasil survei pemilih yang sudah memutuskan akan memilih Jokowi hanya sekitar 34 persen, sehingga peluang figur lain memenangkan Pilpres 2019 masih besar. Sebaliknya, jika setelah Jokowi mengumumkan cawapresnya tidak ada partai politik mitra koalisi yang mengalihkan dukungannya, maka Partai Demokrat akan memilih sikap mendukung salah satu capres.
Partai Demokrat, kata dia, mendorong Partai Gerindra dapat mengusung pasangan capres-cawapres, sehingga pemilu presiden 2019 paling tidak ada dua pasangan yang berkompetisi. Jangan sampai pemilu presiden hanya diikuti satu pasangan capres-cawapres. Partai-partai politik di Indonesia, harus menegakkan demokrasi.
Sementara, Partai Demokrat, kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto tidak mau terburu-buru dalam menentukan sikap dalam Pilpres 2019. Dia pun memastikan sebelum tanggal 10 Agustus 2018 ini, partainya akan menentukan sikap.
Partai Demokrat, kata dia, sejauh ini masih mempertimbangkan beberapa hal sebelum memutuskan sikapnya akan mendukung Prabowo maupun mendukung Jokowi, atau memilih sikap yang lain. Secara administrasi, kata dia, belum ada parpol yang mengusung pasangan capres-cawapres, karena belum ada yang mendaftarkan ke pasangan capres-cawapres ke KPU.
Wakil Ketua DPR RI ini mengaku akan mempertimbangkan secara matang dan menentukan pilihannya secara selektif sebelum mengambil keputusan. Saat ini, kata dia, merupakan waktu yang prudent bagi Partai Demokrat untuk memilih keputusan yang ideal dalam menghadapi masa depan partai.
Setidaknya, saat ini ada dua koalisi yang sudah memantapkan diri untuk Pilpres 2019. Koalisi pertama yaitu kubu pemerintah yang mendukung calon inkumben Presiden Jokowi terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Hanura, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Sedangkan di kubu oposisi, koalisi berisikan Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Beberapa partai yang belum menentukan sikap salah satunya Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Berkarya. PAN digadang-gadang akan berlabuh di kubu oposisi, sedangkan PKB sudah bertengger di kubu pemerintah.
Partai Demokrat sebelumnya sempat mewacanakan membangun poros ketiga yang disebut koalisi kerakyatan dalam pilpres 2019. Tapi, poros yang dicetuskan oleh SBY itu hingga saat ini masih sebatas wacana. Demokrat masih berharap uji materi UU di Mahkamah Konstitusi terkait Presidensial Treshold 20 persen disahkan menjadi 0 persen.
Demokrat Didorong