Jakarta, Aktual.com – Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfriman memaparkan tiga fokus besar pemerintah dalam mengatasi dampak yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19.

“Pemerintah ini hadir untuk meyakinkan bahwa ekonomi sehat dan masyarakat masih dalam kondisi sehat. Jadi kalau ditanya saat ini fokus pemerintah itu ada tiga,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (28/8).

Luky menyebutkan fokus pertama pemerintah adalah menjaga sektor kesehatan mengingat jumlah kasus positif di Indonesia yang masih terus bertambah yaitu sampai Kamis (27/8) mencapai 162.884 orang.

Fokus kedua yaitu menjaga daya beli masyarakat khususnya pada level menengah ke bawah sehingga pemerintah meluncurkan berbagai stimulus dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Fokus ketiga yakni pemerintah memastikan bahwa dunia usaha dapat terus bergerak dalam kondisi pandemi seperti ini dengan meluncurkan berbagai insentif yang juga terdapat dalam Program PEN.

“Kita tidak ingin terjadi kebangkrutan atau adanya PHK jadi itu tiga fokus pemerintah,” ujarnya.

Luky menyampaikan hal tersebut dilakukan karena pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luar biasa pada perekonomian yaitu pada kuartal kedua tahun ini terjadi kontraksi hingga 5,32 persen.

Sementara kontraksi di negara lain seperti Inggris dan Spanyol mencapai 21 persen, kemudian juga Fillipina, Malaysia, serta Singapura yang turun hingga 10 persen.

“Itu terjadi hampir di semua komponen kalau kita konsumsi rumah tangga, investasi atau PMTB, ekspor-impor, konsumsi pemerintah itu hampir semua pertumbuhannya minus di kuartal dua ini,” jelasnya.

Ia menyatakan ketiga fokus yang memerlukan stimulus dari pemerintah itu menyebabkan belanja meningkat, sedangkan penerimaan negara sedang tertekan sehingga terjadi defisit cukup besar yakni dibatasi 6,34 persen.

“Itu luar biasa besarnya dari segi angkanya mencapai 6,34 persen PDB atau Rp1.039,2 triliun,” tegasnya.

Meski demikian, menurut Luky angka defisit Indonesia tergolong normal karena negara lain mengambil kebijakan stimulus fiskal yang jumlahnya lebih besar seperti Australia mencapai 10 persen dan AS sekitar 13 persen sampai 14 persen.

“Ini juga bukan sesuatu yang luar biasa dalam artian banyak negara lain pun melakukan hal yang sama bahkan lebih progresif lagi,” ujarnya. (Antara)

(As'ad Syamsul Abidin)