Laksamana Muda TNI Arie Soedewo (kanan) sebagai Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/3). Laksamana Muda TNI Arie Soedewo sebelumnya menjabat Asops Kasal sejak 18 Agustus 2015. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/pd/16

Jakarta, Aktual.com — Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Arie Soedewo menyatakan kesiapannya menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi dalam upaya memberantas penyelundupan dilaut.

Pada Rabu (16/3) kemarin, Arie dilantik Presiden di Istana Negara. Presiden memintanya membuat langkah kongkrit dalam memerangi aksi penyelundupan dilaut.

Usai dilantik, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menyusun dan menyiapkan strategi sebagaimana diperintahkan Presiden dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Diantaranya menyangkut praktik-praktik penyeludupan barang seperti produk-produk pertanian, barang industri, daging, elektronik, ilegal fishing dan penyelundupan narkoba.

Untuk melaksanakan itu semua, perlu adanya sinergisitas bersama stakeholder terkait. Baik Angkatan Laut, Polairud hingga Bea Cukai. Disamping hal yang tidak kalah penting dari internal Bakamla, yakni komitmen. Bakamla juga akan mengevaluasi kinerja internal, menerapkan reformasi birokrasi dan good governance untuk menentukan langkah-langkah efisien dan efektif.

“Laut kita luas sekali 3 juta kilometer persegi tapi armada patroli kita terbatas, maka untuk mengawasinya diperlukan teknologi dan peralatan yang canggih untuk memantau wilayah perairan dari Sabang hingga Merauke,” kata Arie.

“Teknologi radar dan surveilance selama 24 jam yang terkoneksi dengan stakeholder lain salah satu solusinya sehingga lalu lintas dan pergerakan kapal yang tidak wajar bisa segera dideteksi dan tindakan hukum bisa dilakukan oleh kami bersama AL ,Kepolisian dan Bea Cukai,” sambungnya.

Selama ini, lanjut dia, potensi pendapatan yang hilang dari laut mencapai ratusan triliun. Sementara itu investasi dalam peningkatan SDM dan teknologi untuk pengawasan di laut juga sangat minim. Pola ini sudah dikondisikan bertahun-tahun agar kemudian dinikmati para mafia dilaut, oknum-oknum aparat yang membekinginya.

“Selama ini anggaran pengawasan laut dibiarkan minim tapi ratusan triliun potensi penerimaan negara menguap. Saya sangat membutuhkan dukungan dan komitmen yang sama dari Departemen Keuangan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Bappenas serta Komisi 1 DPR untuk meningkatkan kualitas pengawasan laut kita,” jelasnya.

“Saya ingatkan bagi oknum aparat dilevel pewira maupun jenderal manapun yang selama ini membekingi praktik-praktik haram tersebut untuk tobat, kembali ke jiwa Merah Putih. Tidak ada ampun saya akan hajar. Jika diperlukan saya dorong penegakan hukum agar kapal penyelundupan bernilai milyaran kita tenggelamkan biar jadi efek jera,” lanjut Arie.

Ia berkeyakinan, pasang badan dilaut yang akan dilakukannya mendapatkan beking langsung dari Allah SWT dan tentunya Presiden Jokowi yang memberikan amanat kepada dirinya.

Artikel ini ditulis oleh: