Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyebut ada pihak-pihak yang tidak senang dan lakukan berbagai tekanan ke pihaknya karena kerap mengkritisi dan mengadvokasi kebijakan pemerintah yang dinilainya merugikan rakyat.
“Adanya tekanan-tekanan kepada kami, seperti aksi demo atau lainnya, sering kali meningkat ketika kami kencang mengkritisi dan mengadvokasi kebijakan pemerintah yang kami nilai kacau,” kata Isnur ketika dihubungi Aktual.com, Rabu (22/4/2026).
Isnur menyebut pihaknya saat ini tengah mendesak pengusutan kasus penyerangan menggunakan air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus yang dilakukan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS).
“YLBHI juga tengah mengajukan judicial review UU TNI, mendesak pengusutan kasus kekerasan oleh anggota kepolisian yang terjadi di mana mana, dan menolak wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto,” papar Isnur.
Karenanya, Isnur menduga, tekanan kepada YLBHI merupakan upaya yang didesain untuk menyerang balik pihaknya.
“Kami punya kecurigaan yang kuat ada aktor-aktor di belakang mereka. Dalam konteks target kebijakan, penanggung jawab bernegara ini kan pemerintah bukan masyarakat sipil. Jadi desakan dan tekanan kepada masyarakat sipil merupakan desakan yang tidak berdasar,” ucapnya.
Menurut Isnur, sangat aneh kalau ada pihak yang mendesak dan menuntut YLBHI yang sebagai faksi di masyarakat terlibat membantu menegakkan hukum, keadilan, dan perbaikan negara.
“Dalam konteks HAM, tekanan ini bagian dari serangan balik kepada kami yang merupakan pola lama seperti terjadi di era orde baru dan awal-awal reformasi. Kami sering kali mengalami hal itu. Jadi ini pola lama yang terulang kembali,” kata Isnur.
Terlebih lagi, tegasnya, YLBHI sangat transparan dan terbuka dalam melaporkan kinerja dan audit keuangan yang bisa diakses oleh publik.
“Bisa dicek di website kami ada audit keuangan tahunan, laporan pertanggungjawaban kinerja, beserta sumber keuangannya. Kami sangat transparan, tidak ada yang disembunyikan oleh kami,” paparnya.
Justru, kata Isnur, yang perlu dipertanyakan adalah transparansi dari pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan rakyat.
“Bagaimana kok bisa ada kebijakan yang merugikan rakyat, sepert menjadi anggota BoP, lalu MBG yang tidak jelas sumber dananya. Karenanya kami melihat justru yang bermasalah secara akuntabilitas adalah pemerintah,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
