Semarang, Aktual.co — Pakar politik Universitas Diponegoro, Budi Setiyono menilai kesimpangsiuran informasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penetapan status mantan Wakil Presiden RI Boediono, menimbulkan krisis kepercayaan yang akut terhadap institusi itu.
“Kesimpangsiuran ini bisa menurunkan kredibilitas KPK ke titik nol. Masyarakat bisa saja berasumsi bahwa KPK sedang bermain politik, atau sedang menjalankan skenario politik tertentu untuk tujuan yang menyimpang dari penegakan hukum,” kata Budi, saat dihubungi di Semarang, Jum’at (5/12).
Sebagai institusi penegak hukum yang memiliki mandat, dana, dan kepercayaan begitu besar, mestinya KPK dapat memperlihatkan kinerja yang profesional dan memiliki sensitifitas tinggi dalam memberikan informasi kepada publik.
“Kesalahan informasi sekecil apapun bisa berakibat pada guncangan politik dan keresahan sosial yang dahsyat,” tandasnya.
Untuk itu, Abraham Samad selaku Ketua KPK harus mencari tahu siapa yang membuat blunder kesimpangsiuran informasi tersebut.
“Kesimpangsiuran informasi ini, apakah Adnan Pandu, Bambang Widjoyanto, Busyro Moqoddas atau komisioner yang lain. Bila perlu jatuhkan sanksi, karena dia seolah-olah telah membuat keputusan terhadap nasib seseorang yang secara hukum belum jelas prosesnya,” ujar Budi.
DPR diminta memanggil KPK untuk klarifikasi dan menegur KPK, agar hal seperti ini tidak terulang kembali.
Artikel ini ditulis oleh:
