Jakarta, Aktual.com – Humas Gerakan Selamatkan Jakarta (GSJ), Beny Sujabat, menyatakan, berlarut-larutnya penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI pada 2014 silam, lantaran banyak elite yang terlibat.
Salah satunya, kata dia, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jan Darmadi. Ini terbukti dengan surat yang diajukannya kepada Pemprov DKI tertanggal 7 Juli 2014, dimana kala itu menjabat ketua umum Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).
“Inilah yang menyebabkan KPK tidak berani segera meningkatkan kasus Sumber Waras menjadi penyidikan dari penyelidikan,” ujarnya kepada Aktual.com, Rabu (13/4).
Sebab, surat penawaran yang ditandatangani bersama Kartini Muljadi yang kini menjabat ketum YKSW, menjadi dasar Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memberikan disposisi pada 8 Juli kepada kepala Bappeda DKI, agar menganggarkan pembelian lahan tersebut pada APBD-P 2014.
Sementara itu, menurut eksponen aktivis ’98, Dodi Ilham, terlibatnya Jan pada kasus pembelian lahan seluas 3,6 ha tersebut menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum.
“Ini juga menjadi preseden buruk bagi NasDem, karena Pak Jan tercatat sebagai ketua Majelis Tinggi NasDem,” katanya terpisah.
Dodi meminta Ketua Umum DPP NasDem, Surya Paloh, segera menentukan sikap menyangkut hal ini. Misalnya, memecat Jan sebagai kader dan menarik dukungan atas pencalonan Ahok pada Pilkada DKI 2017 mendatang.
“Karena mempengaruhi citra partai di mata masyarakat. Restorasi yang digaungkan pun bakal dicibir, dianggap hanya pepesan kosong,” tegasnya.
“Saya juga berharap, Pak Jokowi selaku presiden, tidak dibebani masalah ini, karena jelas beliau tidak ada sangkut pautnya,” tandas Dodi.
Artikel ini ditulis oleh:
