Dia juga mendorong seluruh pemerintah daerah menerapkan “e-government” dalam hal “e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment”, dan “e-asset” sehingga semuanya bisa dikontrol secara elektronik.
“Yang tidak kalah penting, harus ada tindakan terprogram sebagai strategi pemberantasan korupsi, yakni melalui pencegahan, pendidiikan masyarakat dan pemidanaan sebagai bentuk hukuman,” ujarnya.
Bambang yang juga politisi Partai Golkar itu menilai pemerintah sudah seharusnya menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai strategi pemberantasan korupsi dalam tindakan terprogram.
Dia juga mengimbau para elite partai politik untuk melakukan konsolidasi internal, khususnya terhadap kader-kader potensial yang tengah mengikuti pilkada agar berhati-hati terhadap praktik suap dan godaan transaksional lainnya.
Hal itu menurut dia karena suka atau tidak suka, di setiap pundak para kepala daerah atau para calon kepala daerah itu ada beban elektoral yang akan memengaruhi elektabilitas partai pada pemilu mendatang.
Ant
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Andy Abdul Hamid
