Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo berbincang dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat acara persemian Klinik Elektronik Laporan Kekayaan Penyelenggaraan Negara (e-LHKPN) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2). Program kerjasama DPR dan KPK membentuk klinik e-LHKPN untuk mempermudah anggota DPR mengisi dan memperbaharui LHKPN. Pengisian LHKPN menggunakan system online. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan sangat prihatin karena banyak kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya menjelang Pilkada serentak 2018, sehingga harus ada upaya pencegahan yang jitu agar praktik korupsi tidak terus berlanjut.

“DPR terus mendorong pemerintah berkomitmen dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi mengingat tingginya kasus korupsi jelang Pilkada 2018,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (16/2).

Bambang mencatat, sejak Januari hingga pertengahan Februari, KPK sudah menjaring tujuh kepala daerah melalui OTT. Dia menilai dalam rangka memperkuat pencegahan korupsi, Bamsoet mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) bisa bekerja optimal dan fokus dalam mengawasi penggunaan keuangan negara.

“Terlebih, saat ini pemerintah pusat menggelontorkan anggaran besar untuk dana desa. Masyarakat harus proaktif mengawasi kinerja kepala desa dalam menggunakan anggaran secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Bambang mengatakan pemerintah sebaiknya lebih mengefektifkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, agar dapat lebih mengerucut pada sistem pencegahan korupsi.

(Andy AbdulHamid)