Jakarta, Aktual.com – Jelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dorongan reshuffle kabinet terus muncul. Dorongan kocok ulang Menteri Kabinet Merah Putih didasari oleh pelambatan pertumbuhan ekonomi hingga dugaan kasus judi online (Judol) yang menyebut nama seorang Menteri.
Pengamat politik Subairi Muzakki menilai, ada empat menteri yang layak dicopot dari Kabinet Merah Putih, karena dianggap kinerjanya di bawah performa dan diduga terkait kasus hukum.
“Setidaknya ada empat menteri yang kinerjanya di bawah perfoma selama sembilan bulan menjabat. Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra,” kata Subair, kepada aktual.com.
Baca juga:
Kasus Hukum Dan Lemahnya Pertumbuhan Ekonomi Jadi Parameter Dorongan Reshuffle Kabinet
Direktur Eksekutif Institut Demokrasi Republikan ini menjelaskan, Menteri Koperasi Budi Arie tidak menghasilkan terobosan apapun dalam pengembangan koperasi, yang seharusnya jadi tulang punggung ekonomi rakyat.
“Dugaan keterlibatannya dalam kasus judi online juga memperburuk citra Kabinet Merah Putih,” papar Subair.
Subair menegaskan, judi online adalah ancaman nyata terhadap Program Asta Cita Presiden Prabowo. Karena itu, keberadaan menteri yang terkait skandal ini adalah penghinaan terhadap rakyat.
“Bukti pengakuan saksi di persidangan sudah cukup untuk tindakan tegas, bukan sekadar peringatan,” jelasnya.
Baca juga:
Dorongan Pemakzulan Gibran Dan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Perkuat Kepemimpinan Prabowo
Selanjutnya Menteri yang layak di reshuffle menurutnya adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menurut Subair, membuat Langkah mundur dari komitmen net-zero emission dengan mengeluarkan kebijakan hutan tanaman energi.
“Deforestasi justru meningkat, tanpa inovasi nyata dalam pengelolaan hutan,” ucapnya.
Dibidang ekonomi, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian dianggap gagal oleh Subair. Ia menilai Airlangga tak mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif. Hal ini terlihat dari IHSG yang pernah merosot hingga 7,1%,Dimana penurunan itu menjadi penurunan terdalam sejak September 2011.
“PHK massal melonjak (46.420 pekerja pada Agustus 2024, dengan proyeksi lebih buruk pada 2025), dan daya beli kelas menengah tergerus,” ungkapnya.
Lebih memalukan lagi, katanya, tim ekonomi tampil lembek menghadapi tekanan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Selain itu keputusan pemerintah mengantisipasi tekanan Trump dengan membuka ruang impor gas dan jagung sebagai pengkhianatan terhadap petani lokal, yang sudah tercekik oleh fluktuasi harga pangan.
“Padahal Prabowo sebelumnya bertekad akan menghentikan impor jagung,” keluhnya.
Baca juga:
Urgensi 30 Wamen Rangkap Jabatan Dipertanyakan
Di bidang hukum, Subair menilai, kinerja Yusril Ihza Mahendra mengecewakan. Ia menilai Reformasi birokrasi hukum mandek, kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak tersentuh, dan revisi UU strategis seperti UU KPK terbengkalai.
“Jika Yusril tidak mampu, gantikan dengan figur yang lebih kompeten dan fokus,” ucapnya.
Ia menegaskan, sebaiknya figur figur Menteri yang minim performa segera di reshuffle, dan diganti oleh sosok sosok profesional yang lebiih mumpuni.
“Saya menuntut reshuffle besar-besaran, dengan penggantian oleh figur profesional yang memiliki visi dan rekam jejak terukur. Indonesia menghadapi tantangan berat, tekanan tarif Trump, PHK massal, dan ketergantungan impor pangan. Menteri yang gagal tidak boleh dibiarkan bertahan hanya karena alasan politik,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Erobi Jawi Fahmi
Eka Permadhi
