Jakarta, aktual.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan peningkatan ekspor udang hingga 250 persen pada 2024, dengan menggunakan metode pengelolaan kawasan tambak udang secara berkelanjutan di Tanah Air.

“Tahun 2024 kita menargetkan ekspor naik 250 persen, atau ada penambahan produksi udang nasional setidaknya mencapai 578 ribu ton. Setahun ini kita akan petakan kebutuhan lahan, infrastruktur dan sarana prasarana. Nanti, baru kita lakukan realisasi, tentu dengan menggandeng seluruh stakeholders termasuk menarik investor masuk,” kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam siaran pers di Jakarta, Kamis [13/2].

Apalagi, Slamet juga menegaskan bahwa tahun ini komoditas udang masih menjadi fokus pengembangan sebagai andalan ekspor perikanan nasional.

Ia mengungkapkan, tahun 2018 tercatat kontribusi ekspor udang Indonesia mencapai hampir 40 persen dari total nilai ekspor total produk perikanan nasional atau mencapai 1,3 miliar dolar AS.

Dengan menggenjot produktivitas budi daya diharapkan nilai produksi dapat naik hingga mencapai 3,25 miliar dolar AS.

Menurut dia, sejumlah perusahaan swasta nasional mulai tertarik dengan bisnis budi daya udang nasional setelah sebelumnya mereka berhasil mengadopsi model pendekatan kawasan budi daya udang berkelanjutan dengan hasil yang optimal.

KKP gencar melakukan diseminasi atau percontohan model tersebut di berbagai daerah potensial salah satunya di Pasangkayu-Mamuju Utara.

“Tambak udang berkelanjutan merupakan model percontohan yang dikenalkan Ditjen Perikanan Budidaya KKP dengan mendorong pengelolaan yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Model ini juga dinilai efektif untuk mengendalikan penyebaran hama dan penyakit udang karena berada dalam satu manajemen dan biosecurity yang ketat,” paparnya.

Ia berpendapat bahwa model pengembangan kawasan tambak budi daya udang berkelanjutan telah nyata mampu menggenjot produktivitas udang secara signifikan.

Sebelumnya, KKP dinilai perlu segera mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi petambak di sentra-sentra produksi udang di berbagai daerah bila ingin lebih melesatkan produktivitas komoditas tersebut.

“Identifikasi peluang dan kendala yang dihadapi oleh petambak udang di sentra-sentra produksi udang di Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim.

Selain itu, ujar dia, penting pula untuk memfasilitasi serta melakukan pendampingan dalam rangka memelihara kualitas tambak hingga pola peningkatan produksinya, khususnya terkait antisipasi munculnya penyakit udang.

Ia meyakini bila berbagai cara itu dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah tingkat pusat dan pemda, maka target produksi udang nasional akan meningkat seperti yang diharapkan.

“Di sektor perikanan budi daya, udang masih menjanjikan, hanya perlu diatur secara tegas mekanisme pengolahan limbah pascabudi daya akibat tingginya pemakaian pakan,” katanya.

Sebelumnya, lembaga swadaya masyarakat Destructive Fishing Watch (DFW) menginginkan KKP dapat membuat peta detail terkait dengan tambak di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kinerja komoditas udang nasional.

Peneliti DFW-Indonesia Muh Arifuddin mengingatkan bahwa rencana KKP guna meningkatkan produksi budi daya menjadi 18,44 juta ton tahun 2020 merupakan target ambisius dan memerlukan dukungan semua pihak.

“Perlu dimulai dari baseline karena hingga saat ini Indonesia belum memiliki peta detail tambak di Indonesia untuk keperluan engineering dan manajemen di tingkat farm, termasuk untuk tujuan proyek rehabilitasi,” kata Arif.

(Eko Priyanto)