Jakarta, aktual.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meluruskan pernyataannya terkait kebutuhan 19.000 ekor sapi per hari dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan mencerminkan kebutuhan harian yang sebenarnya, melainkan hanya ilustrasi perhitungan.
“Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi,” kata Dadan.
Ia menjelaskan, perhitungan tersebut dibuat dengan asumsi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bersamaan menyajikan menu berbahan daging sapi. Dalam praktiknya, kebutuhan daging untuk satu SPPG berkisar antara 350 hingga 382 kilogram dalam sekali masak.
“Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Ini lah pentingnya makan bergizi agar tangkapan rasionya bagus. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja,” papar Dadan.
Namun demikian, Dadan menegaskan bahwa BGN tidak menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Hal ini dilakukan untuk mencegah lonjakan permintaan bahan pangan yang dapat memicu kenaikan harga di pasar.
Ia mencontohkan pengalaman saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober, ketika menu nasi goreng dan telur disajikan kepada sekitar 36 juta penerima manfaat.
“Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000,” ungkapnya.
Karena itu, BGN memilih pendekatan fleksibel dalam penyusunan menu MBG, dengan menyesuaikan potensi sumber daya lokal serta preferensi masyarakat di tiap daerah.
“Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
