Jakarta, Aktual.com – Kritik terhadap Presiden Jokowi yang dilayangkan BEM UGM ditampilkan melalui spanduk berukuran sekitar 4×3 meter yang terpasang di sebelah utara Bundaran UGM.
Spanduk tersebut menampilkan tulisan berwarna merah yang menyebut “Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan” dengan gambar wajah Jokowi yang terbagi menjadi dua sisi, satu dengan mahkota raja dan yang lainnya dengan topi petani. Aksi tersebut dilakukan pada Jumat, (8/12).
Pihak UGM memberikan klarifikasi. Menurut Sekretaris UGM, Andi Sandi Antonius Tonralipu, baliho yang dihasilkan oleh BEM UGM tidak mengalami perubahan, melainkan dibuat sepenuhnya oleh mahasiswa yang berbeda.
“Itu tidak diubah, melainkan dilakukan oleh mahasiswa yang berbeda,” ujar Sandi Antonius Tonralipu, Sabtu (16/12).
Menurutnya, kemunculan spanduk bertuliskan ‘Jokowi Alumnus UGM Paling Membanggakan’ adalah hasil dari dinamika yang terjadi di kalangan mahasiswa. Sandi menyatakan bahwa universitas memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka.
“Hal tersebut merupakan dinamika sehingga UGM tetap memberikan ruang bagi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Penyampaiannya dilakukan dengan cara yang santun dan tidak menganggu ketertiban,” terang Sandi.
Selain menyerahkan gelar sebagai alumnus UGM yang dianggap paling memalukan, mahasiswa juga memberikan sertifikat penghargaan kepada Jokowi. Gielbran menyatakan bahwa penghargaan ini mencerminkan rasa kekecewaan mahasiswa terhadap Jokowi, yang bukan hanya alumnus UGM tetapi juga menjabat sebagai kepala negara saat ini.
“Ini wujud kekecewaan kita sebagai mahasiswa UGM juga. Sudah hampir dua periode Pak Jokowi memimpin tapi pada kenyataannya masih banyak sekali permasalahan fundamental yang belum terselesaikan. Padahal, beliau punya cukup banyak waktu menyelesaikan masalah-masalah itu,” kata Gielbran.
Gielbran menjelaskan bahwa beberapa isu yang menjadi fokus perhatian termasuk masalah korupsi. Isu lain yang diangkat adalah revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perubahan pada UU ITE ini dianggap memiliki potensi untuk membuat aktivis rentan terhadap kriminalisasi.
“Belum bicara soal konstitusi yang sangat ambruk. Terbukti bersalahnya hakim konstitusi di sidang MKMK itu menjadi gerbang awal, menjadi bukti empiris memang MK tidak independen. Erat kaitannya dengan kedekatan personal kekeluargaan Jokowi dan Anwar Usman,” ujar Gielbran.
Jokowi memberikan respons terhadap kritik yang disampaikan oleh BEM UGM. Ia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi di mana warga memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka. Meskipun begitu, Jokowi juga mengingatkan akan pentingnya memperhatikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi.
“Ya itu proses demokrasi boleh-boleh saja. Tetapi perlu saya ingatkan kalau kita ada etika dan sopan santun ketimuran,” ucap Jokowi usai meresmikan Statiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara, Senin (11/12).
Artikel ini ditulis oleh:
Yunita Wisikaningsih
