Tetap Diproses Sebelum penetapan Ahmad Hidayat Mus sebagai tersangka, pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta KPK untuk menunda pengumuman calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi saksi maupun tersangka kasus korupsi.
Tujuannya agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.
Namun, banyak kalangan yang tetap mendukung KPK agar tetap bekerja dan meneruskan proses hukum terhadap calon Kepala Daerah yang terindikasi korupsi.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah pun menyatakan pihaknya tetap meneruskan proses hukum terhadap para Kepala Daerah yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, meski mereka juga menjadi peserta pilkada.
Untuk proses hukum, kata dia, tentu saja KPK di bidang penindakan tetap berjalan seperti biasa saja karena dasar hukumnya adalah hukum acara pidana, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK.
Sepanjang ada aturan di sana, maka KPK akan memproses kasus tersebut.
Sementara Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pun menyatakan lembaganya tidak mempunyai masalah dengan Kemenkopolhukam terkait permintaan penundaan calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi.
Terkait permintaan penundaan calon Kepala Daerah sebagai tersangka korupsi itu, ia menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus dibedakan dengan hal-hal lain di luar penegakan hukum.
“Kami dengarkan imbauan dari beliau-beliau, yang penting proses penegakan hukum itu kan harus kami bedakan dengan hal-hal yang lain di luar penegakan hukum tetapi bahwa ada imbauan dari Kemenkopolhukam kami akan pertimbangkan, itu saja” ucap Syarif.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
