Timika, Aktual.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro Kabupaten Mimika, Provinsi Papua meminta pemerintah membantu menyelesaikan konflik antara mantan karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan subkontraktornya dengan manajemen perusahaan agar tidak menimbulkan instabilitas di wilayah itu.
Wakil Ketua Lemasko Georgorius Okoare mengatakan konflik mantan karyawan yang diwakili oleh SPSI dengan manajemen PT Freeport sudah berlangsung lebih lima bulan sejak April lalu.
Dampak dari konflik itu, sebanyak 8.100 karyawan Freeport dan perusahaan subkontraktornya telah berhenti kerja karena dianggap mengundurkan diri secara sukarela oleh perusahaan.
Kondisi itu memicu aksi anarkis ribuan mantan karyawan Freeport dan perusahaan subkontraktornya di Timika pada Sabtu (19/8). Massa merusak dan membakar fasilitas, kendaraan milik PT Freeport di sekitar Check Point 28, Terminal Gorong-gorong hingga kompleks perkantoran PT Petrosea di Jalan Cenderawasih Timika.
“Pemerintah tolong memfasilitasi penyelesaian masalah antara Freeport dengan karyawannya. Jangan sampai berlarut-larut. Kalau terus berlarut-larut, kami punya tempat ini menjadi tidak nyaman. Kami sangat menyayangkan peristiwa yang sudah terjadi,” kata Georgorius di Timika, Selasa (22/8).
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Wisnu
