Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik, yang dikerjakan di Kementerian Dalam Negeri era Menteri Gemawan Fauzi.
Lembaga tersebut menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri. Tiga PNS itu anatara lain PNS Kemendagri Endah Lestari, PNS DItjen Dukcapil Kemedagri Diana Anggraeni, PNS DIjen Dukcapil Kemendagri Dwi Puspita Rini.
Ketiganya bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk kasus Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional dengan tersangka Sugiharto. “Ketiganya bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk Sugiharto,” kata Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Kamis (6/11).
Dalam perkara ini, KPK baru menetapkan seorang tersangka. Dia adalah Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto.
Dalam proyek itu, dia menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHPidana.
Anggaran digunakan atau pagu proyek ini adalah Rp 6 triliun. Sementara ihwal kerugian negara, KPK menyatakan masih menghitungnya.
Penyidik juga sudah menggeledah beberapa lokasi, termasuk kediaman para petinggi perusahaan pemenang lelang e-KTP. Tetapi sampai saat ini KPK masih berkutat mendalami peran Sugiharto dalam kasus ini, dan belum mengembangkan penyidikan ke arah lain.

(Wisnu)

(Nebby)