Jakarta, aktual.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo secara resmi merotasi enam pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Rotasi tersebut mencakup posisi strategis seperti Inspektur Jenderal (Irjen), Sekretaris Jenderal (Sekjen), dan beberapa Direktur Jenderal (Dirjen).
“Siang ini, atas arahan dan restu Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pekerjaan Umum sesuai janji saya beberapa waktu lalu saat konferensi pers, secara resmi telah melakukan rotasi terhadap 6 pejabat eselon I,” ujar Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jumat (4/7).
Dalam perombakan itu, kini posisi Irjen diemban oleh Maulidya Indah Junica. Sementara itu, Wida Nurfaida menempati posisi sebagai Sekjen dan Dwi Purwantoro sebagai Dirjen Sumber Daya Air (SDA). Adapun Bisma Staniarto dipercaya sebagai Dirjen Prasarana Strategis. Untuk posisi Dirjen Bina Konstruksi kini diisi oleh Boby Ali Azhari. Kemudian jabatan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) kini diduduki Apri Artoto.
Menurut Dody, perombakan ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh dan penyegaran struktural agar kementerian dapat lebih sigap dan adaptif dalam mendukung pelaksanaan Astacita (delapan cita-cita strategis) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dody juga menegaskan bahwa rotasi ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam melakukan pembenahan kelembagaan dan sistem pengawasan anggaran, menyusul mencuatnya beberapa kasus dugaan korupsi di wilayah Sumatera Utara dan Bangka Belitung yang menyeret oknum internal kementerian.
“Kementerian PU akan terus menerus melakukan pembenahan, baik secara kelembagaan maupun sistemik, sebagai bagian dari upaya menurunkan tingkat kebocoran anggaran,” ujar Dody.
Ia menambahkan, kementerian akan memperketat efisiensi belanja infrastruktur dengan menghilangkan pemborosan, mengeliminasi pos belanja yang tidak perlu, dan mendorong pelibatan swasta dalam proyek-proyek yang dapat dikerjasamakan. Langkah ini ditujukan untuk menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ke bawah 6, sejalan dengan target pemerintah.
Dody mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan tegas agar praktik kebocoran dan pemborosan dihentikan secara nyata, bukan sekadar ditutup-tutupi atau dialihkan ke kebijakan lain yang tak berdampak efektif.
“Arahan Pak Presiden sudah sangat jelas, bahwa kebocoran dan pemborosan harus dihentikan, bukan disamarkan dengan manuver atau kebijakan yang tak efektif. Ini adalah perintah langsung yang harus dilaksanakan,” tegasnya.
Dengan rotasi ini, Kementerian PU diharapkan mampu bergerak lebih lincah, bersih, dan produktif dalam mendukung agenda besar pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama di sektor infrastruktur yang menjadi tulang punggung transformasi ekonomi Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
