Jakarta, Aktual.co — Sikap pemerintah yang tidak mau hadir dalam rapat dengan DPR diyakini akan merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tidak bisa cair tanpa persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, jika pemerintah tetap tidak hadir dalam rapat dengan DPR, maka pembahasan APBN P akan mandek dan tidak akan disahkannya. Pemerintah pun harus memikirkan efek besar akibat sikapnya itu (mangkir dari rapat dengar pendapat)
“Itu bisa masuk kategori conten of parlament. Kalau misalnya mereka tidak hadir dan kemudian tak disahkan APBN P, lantas mereka (pemerintah) mau dapat anggaran darimana? Dari langit?,” tandas Fadli Zon di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).
Oleh sebab itu, lanjut Fadli, DPR mengingatkan presiden Jokowi agar tidak terjabak melanggar ketentuan konstitusi.
“Mereka harus ikuti proses konstitusi. Ini bukan banana republik, ini republik Indonesia. Aturan main yang sudah diatur oleh konstitusi kita,” tuntasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
