Sejumlah Petani Kendeng menyemen kakinya sebagai bentuk penolakan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/6 Tahun 2017, Jakarta, Senin (13/3/2017). Dalam aksinya para petani Kendeng menolak Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghiffari Aqsa, menyatakan sikap abai yang dilakukan pemerintah terhadap tuntutan dan aksi yang dilakukan petani Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, dapat menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan. Menurutnya, petani Kendeng mempunyai batas kesabaran dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan Pegunungan Kendeng.

“Jangan sampai Jokowi (Presiden Joko Widodo) memohon kepada rakyat agar rakyat tidak menurunkannya dari kursi Presiden,” ungkapnya di kantor LBH Jakarta, Selasa (21/3).

Pasalnya, selama ini masyarakat terus menahan diri untuk memohon kepada presiden agar memperhatikan nasib petani dan kelestarian pegunungan Kendeng. Bagi Alghiffari, hal ini bukanlah fenomena yang biasa karena petani turun langsung untuk memprotes kebijakan pemerintah.

“Mereka sudah melakukan upaya-upaya hukum dan mendapatkan kemenangan. Mereka juga sudah melakukan aksi-aksi yang luar biasa, jalan kaki beberapa kali, mereka sudah memasung kakinya dua kali. Jadi ini sebenernya peringatan untuk Jokowi,” jelasnya.

Pernyataan Alghiffari tersebut dilontarkannya dalam konferensi pers yang digelar terkait meninggalnya salah seorang petani Kendeng di Jakarta, Selasa (21/3) dini hari tadi. Beberapa aktivis dari berbagai LSM yang mendampingi perjuangan para petani Kendeng juga turut hadir di situ.

 

Laporan Teuku Wildan

Artikel ini ditulis oleh: