Jakarta, aktual.com – Di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini  banyak kerawanan pada tata kelola obat-obatan dan alat kesehatan  dan berpengaruh pada pasokan ketersediaan obat, kata Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PKS Kurniasih Mufidayati.

“Banyak titik rawan permasalahan pada sistem tata kelola obat dan alkes dalam era JKN ini. Mulai dari kekosongan obat yang membebani pasien, mahalnya harga Alkes yang sebagian besar harus impor dan sejumlah problematika e-catalogue,” kata Mufida dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (28/11).

Menurut dia terdapat sejumlah indikasi fraud pada layanan obat dan alat kesehatan yang harus dicermati.

Karena itu, lanjut Mufida, tata kelola obat dan alat kesehatan harus segera diperbaiki dengan meminimalkan moral hazard serta mengedepankan etika positif berlandaskan nurani kemanusiaan yang tinggi dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi rakyat.

“Yaitu hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau,” tegas Mufida.

Mufida mengingatkan amanat Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 36 yang menyatakan Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, termasuk obat-obatan esensial.

“Sesungguhnya, tidak ada orang yang ingin sakit bahkan orang kaya sekalipun, berkeinginan menikmati obat dan alat kesehatan, karena setiap orang pasti ingin sehat. Maka sudah sewajarnya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan ketika warganya sakit,” tandas Mufida.

Ant.

(Zaenal Arifin)