Kekhawatiran Presiden Joko Widodo terhadap dunia investasi tidak bisa dibendung, hingga pada sidang kabinet tercetus kecemasannya melihat gejala yang menghambat investasi oleh regulasi yang dikeluarkan ditingkat kementerian. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com- Lembaga Nawa Cita Indonesia telah menyurati Presiden Joko Widodo agar PLN berfokus pada transmisi dan distribusi, sedangkan pembangunan pembangkit diberikan kepada pihak lain atau BUMN lain.

Menurut Ketua Umum Nawa Cita Indonesia, Suryo Atmanto, upaya ini untuk mempercepat penyelesaian pembangunan program listrik 35.000 MW yang menjadi program prioritas pemerintah.

“Untuk listrik target pemerintah yang dicanangkan pemerintah bagaimana mau bisa selesai sampai saat ini pemerintahab sudah 2,5 tahun berjalan terealisasi 5 000 MW juga belum,” ujarnya di Jakarta, Senin (7/8).

Dia memaparkan bawa wacana memfokuskan PLN hanya pada transmisi dan distribusi terinspirasi dari penyelenggaraan listrik di negara Korea Selatan.

“Kami tim Nawa Cita studi banding di Korea BUMN disana Korea power, sampai tahun 2000 mereka terseok-seok realisasikan 11.000 MW. Kendalanya PLN disana persis seperti PLN disini, transmisi dsitribusi pembangunan power plant dihandle sendiri itu nanti kesulitan karena dihandle sendiri terlalu gemuk dan malah berantakan. Mereka akhinya memisahkan antara PLN dan power plant,” ujarnya.

Dengan langkah itu, PLN di negra korea mampu menyelesaikan masalahnya hingga BUMN yang bergerak di pembangkit tersebut melakukan ekspansi ke berbagai negara. Dari itu dia meminta Presiden Jokowi melakukan hal yang sama

“BUMN menghandle Powerplant, PLN nya distribusi dan transmisi setelah itu 2002 start 11.000 nya sudah selesai bahkan mereka investasi negara-negara lain. Kita melihat di Korea bisa harusnya di Indonesia juga bisa kami surati Presiden dan Kementerian BUMN wujudkan 35.000 MW bisa tapi harus dibagi tugasnya,” pungkas dia.

Laporan: Dadang Dapunta

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Nebby