Jakarta, Aktual.com — Beberapa waktu lalu, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kembali mengeluarkan kebijakan ekonomi jilid II. Pasar menilai, kebijakan ekonomi jilid pertama tidak banyak mendongkrak tingkat pertumbuhan Indonesia yang semakin menurun.

Saat ini ekonomi Indonesia bagaikan hutan yang kebakaran, nilai tukar dolar terhadap rupiah terus mendekati level Rp15.000. Padahal dalam asumsi makro RAPBN 2016, rupiah dipatok pada level Rp13.900.

“Rupiah terus melemah, membumbung, menghanguskan sedikit demi sedikit kekayaan Indonesia, bagai asap melayang ke luar negeri baik dalam bentuk aliran keluar modal asing, aliran pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri,” ujar pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng di Jakarta, Jumat (2/10).

Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah dan memburuknya ekonomi bangsa Indonesia akibat lima gebrakan Presiden Jokowi. Gebrakan tersebut antara lain penaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium pada awal pemerintahannya.

“Pertama, gebrakan awal Pemerintahan Jokowi yang menaikkan harga BBM. Ekonomi Indonesia langsung mengalami lesu, bagai tubuh yang kehilangan darah. Kebijakan ini langsung menyebabkan kenaikan harga-harga (inflasi) yang tinggi, dan langsung memukul daya beli masyarakat,” jelasnya.

Dampak kenaikan harga BBM itulah yang masih terasa sampai dengan saat ini, tidak hanya bagi masyarakat namun juga bagi pelaku usaha. Inflasi yang tinggi dan daya beli yang rendah menyebabkan investasi enggan masuk ke Indonesia, karena imbal hasilnya akan negatif.

“Kedua, gebrakan Jokowi yang agresif membuat Memorandum Of Understanding (MOU) dengan China dalam hal investasi dan utang. Puluhan MOU (kesepakatan) dibuat untuk mendapatkan utang China dan Investasi China. Padahal pelaku usaha internasional tahu bahwa China tengah sekarat akibat perlambatan ekonominya, krisis utang publik yang besar dan ambruknya sektor property China,” tambanya.

Dikatakan Salamuddin, langkah Jokowi yang bersandar pada China dinilai sebagai langkah membahayakan karena akan menjadikan Indonesia sebagai pelampung penyelamat ekonomi China.

“Ketiga, kebijakan Jokowi yang memicu inflasi tinggi tersebut diikuti dengan kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga. Akibatnya langsung pada pelemahan kredit dan konsumsi yang selama ini menopang lebih dari 57% PDB Indonesia,” urainya.

Menurutnya, kebijakan BI yang menaikan suku bunga memicu bank-bank menaikkan suku bunga gila-gilaan, yang kemudian berdampak pada perlambatan kredit dan usaha.

“Keempat, kebijakan Jokowi yang menetapkan target ambisius dalam pembangunan infrastruktur yang dipandang oleh para pelaku ekonomi akan semakin memperparah defisit neraca berjalam Indonesia,” ujarnya.

Proyek-proyek infrastuktur skala besar, lanjutnya, pasti akan memicu impor gila-gilaan sehingga akan menyedot cadangan devisa Indonesia.

“Kelima, kebijakan Jokowi yang menetapkan target ambisius terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target kenaikan APBN yang sangat ambisius dalam APBNP 2015 hingga 30% dinilai oleh lembaga lembaga keuangan internasional tidak masuk akal dan tidak akan tercapai, dikarenakan ekonomi sedang melemah baik nasional maupun global,” jelasnya.

Menurut Salamuddin, target kenaikan pajak dan cukai yang juga ugal-ugalan langsung memukul ekonomi nasional, menyebabkan bangkrutnya perusahaan dan memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Hari-hari ke depan adalah situasi yang rumit, baik karena inflasi tinggi, daya beli rendah, industri bangkrut, harga komoditi merosot, impor meningkat, aliran devisa keluar negeri tinggi, bunga utang dan cicilan utang pokok pemerintah dan swasta yang besar. Apakah segudang masalah itu ada jalan keluarnya, tergantung pak Jokowi sendiri,” pungkasnya.

(Eka)