Mahasiswa Desak Tim Investigasi Dugaan Makar, Hendrawan: Kerusuhan Lebih Parah dari 1998

Jakarta, aktual.com – Usulan pembentukan tim investigasi terkait dugaan makar atas rangkaian kericuhan kemarin mencuat dari kalangan mahasiswa. Senior PDIP, Hendrawan Supratikno, menilai kerusakan yang terjadi bahkan lebih parah dibanding kericuhan tahun 1998.

“Sampai sekarang masyarakat terus bertanya-tanya, kekuatan dan kepentingan politik mana saja yang bermain, siapa sponsor dana pergerakan yang meluas ini, siapa yg memberi komando pergerakan yg mempertontonkan mobilitas terstruktur ini, termasuk yang bermain di dunia digital, dan mengapa semua ini terjadi? Dari skala kerusakan yang ditimbulkan, rangkaian demo akhir Agustus tersebut lebih besar dari 1998,” kata Hendrawan kepada wartawan, Minggu (7/9/2025).

Menurut Hendrawan, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau dengan jujur mengoreksi kesalahannya. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dalam demokrasi.

“Dalam sistem demokrasi, transparansi dan akuntabilitas memang harus terus dijaga. Pembentukan Tim Independen tersebut, jika bekerja dengan integritas tinggi, akan menjadi vitamin demokrasi dan lampu penerang nurani bangsa,” imbuhnya.

“Peristiwa kali ini harus dijadikan momentum untuk kembali ke cita-cita proklamasi dan reformasi,” lanjutnya.

Sebelumnya, BEM SI dan Cipayung Plus melakukan audiensi dengan Mensesneg Prasetyo Hadi dan Mendiktisaintek Brian Yuliarto di Istana Presiden pada Kamis (4/9). Dalam pertemuan itu, mahasiswa mendesak Presiden Prabowo segera membentuk tim investigasi dugaan makar.

“Pertama, mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini, kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujar Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, usai pertemuan.

Hal senada disampaikan Ketua BEM UPNVJ Kaleb Otniel Aritonang. Ia menegaskan bahwa tuntutan 17+8 yang ramai di media sosial juga telah disampaikan kepada pemerintah.

“Tadi sudah sampaikan oleh kawan-kawan yang masuk dalam dengan Pak Mensesneg dan Pak Mendikti bahwasannya 17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti dan Pak Mensesneg pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini 17+8,” ujar Kaleb.

“Dan kami, sekali lagi BEM SI kerakyatan, juga menekankan bahwasannya pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak, seperti itu,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain