Jakarta, Aktual.com – Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mencermati respons dari Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, terkait diskusi tentang strategi penyediaan infrastruktur sosial tanpa memberikan beban finansial pada daerah.
“Mas Gibran yang terhormat, tadi itu pertanyaan yang dibacakan moderator: bagaimana strategi paslon (pasangan calon) memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah, kayaknya belum terjawab, tadi yang dijawab itu infrastruktur fisik semua,” ujar Mahfud saat debat cawapres di JCC, Jakarta, Jumat (22/12).
Mahfud berpendapat bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan terkait infrastruktur sosial, yang merupakan permasalahan berbeda jika dibandingkan dengan infrastruktur fisik yang dapat diatur melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
“Infrastruktur itu kan ada infrastruktur sosial, itu yang penting, kemudian regulasi. Bagaimana Anda menyiapkan regulasi sekarang ini agar semua itu berjalan dengan baik?” tanya Mahfud pada Gibran.
“Masalahnya kita punya problem dengan infrastruktur sosial seperti yang ditanyakan tadi. Saya kira itu yang perlu dijelaskan lebih lanjut,” imbuhnya.
Gibran merespons terhadap hal tersebut dengan mengungkapkan bahwa baik Mahfud maupun Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, tampaknya kurang memahami penjelasannya selama debat.
Ia menyatakan hal ini karena pertanyaan terus diajukan terkait strategi penyediaan infrastruktur sosial tanpa memberikan beban finansial pada daerah, meskipun Gibran telah memberikan penjelasan mengenai upaya penanganan stunting.
“Mungkin Prof Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Saya juga sudah sampaikan soal infrastruktur sosial, stunting itu loh pak, tapi enggak apa-apa, saya jelaskan lagi,” ujar Gibran.
Ia mengatakan, untuk menangani penyediaan infrastruktur sosial itu, Gibran menekankan sudah mencanangkan program makan siang gratis. Namun, memang Gibran menekankan bahwa anggaran untuk program itu masih berasal dari pemerintah sebesar Rp 400 triliun.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mengalokasikan dana sebagai investasi kepada masyarakat Indonesia, dengan tujuan menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas menuju visi Indonesia Emas 2045 atau Indonesia sebagai Negara Maju.
“Rp 400 triliun ini adalah stimulan untuk ibu-ibu warteg-warteg, warung-warung, katering-katering yang ada di daerah,” jelas Gibran.
“Bayangkan Rp 400 T mengucur ke daerah-daerah, semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita, itu pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial,” tambahnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Yunita Wisikaningsih
