Aktivitas di Mal Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta/dok.istimewa
Aktivitas di Mal Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta/dok.istimewa

Jakarta, Aktual.com – Mal Pelayanan Publik atau MPP merupakan inovasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan PermenPAN-RB No 23 Tahun 2017. Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Diah Natalisa mengatakan MPP didirikan untuk menjadi alternatif baru bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di era digital.

Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, masyarakat diberikan kemudahan untuk mendapatkan beberapa pelayanan sekaligus dalam satu tempat dan tidak perlu ke beberapa tempat.

“Tentunya hal ini memberikan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki mobilitas yang tinggi dan juga kesibukan yang padat,” kata Diah kepada redaksi Aktual, Minggu (21/2) lalu.

Diah mengungkapkan ruang lingkup MPP ini meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Di samping itu diselenggarakan pula pelayanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bahkan juga swasta.

Pelayanan di MPP, lanjutnya, bukan hanya memadukan berbagai unit pelayanan baik pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan swasta dalam satu tempat secara fisik, tetapi juga memadukannya secara sistem. Artinya, ada integrasi di antara unit-unit penyedia layanan dalam hal standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan juga pemanfaatan data bersama.

“Hal ini dimungkinkan dengan adanya penggunaan sistem informasi dan juga aplikasi berbasis internet. Sehingga data-data dari pemohon yang menjadi persyaratan dalam pengurusan berbagai layanan administrasi dapat dikelola secara sistematis sesuai dengan kebutuhan layanan yang diinginkan,” ungkapnya.

Guru Besar Universitas Brawijaya ini menuturkan, kewenangan dalam MPP berada di bawah koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sehingga seluruh penyedia layanan yang bergabung dalam MPP harus tunduk dan patuh pada aturan yang dibuat oleh DPMPTSP.

“Oleh karena itu, DPMPTSP lah yang bertanggungjawab terkait dengan sinkronisasi kewenangan ini. Namun demikian, untuk kewenangan yang sifatnya melekat pada masing-masing penyedia layanan tetap menjadi kewenangan dari penyedia layanan di maksud,” ujarnya.

Pelayanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta/dok.istimewa
Aktivitas di Mal Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta/dok.istimewa

Pelayanan Publik Generasi ke-3

Diah mengatakan bahwa konsep MPP merupakan generasi ke-3 atau pengembangan dari konsep PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Perbedaan yang paling utama adalah jenis-jenis pelayanan di dalamnya. Jenis pelayanan pada PTSP hanya terbatas pada pelayanan perizinan dan nonperizinan, namun masih dalam lingkup produk layanan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota saja.

“Sedangkan MPP menyediakan produk layanan lainnya yang disediakan juga oleh instansi vertikal, BUMN, BUMD, bahkan juga swasta seperti layanan keimigrasian, layanan kepolisian, layanan pajak, layanan pertanahan, layanan utilitas seperti air minum dan juga listrik, layanan perbankan, layanan pengiriman ekspedisi dan lain-lain,” katanya.

Perbedaan kedua, lanjut Diah, adalah sistem pelayanannya, dimana pada pelayanan PTSP era terhulu integrasi data atau informasi pemohon hanya sebatas pada pelayanan izin usaha. Sedangkan di MPP dilakukan integrasi data dan informasi yang memungkinkan adanya pemanfaatan data bersama antar penyedia layanan.

“Selanjutnya adalah bahwa layanan ini tentu saja terintegrasi antar unit, pemanfaatan teknologi informasi yang modern,” imbuhnya.

Perbedaan yang terakhir terletak pada sarana-prasarana dan juga fasilitas yang disediakan di Mal Pelayanan Publik yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna layanan yang tidak menjadi hal utama mungkin dalam layanan di PTSP.

Adapun fasilitas fisik yang dibangun tersebut mengangkat tema khas daerah masing-masing, sehingga bisa mengangkat kearifan lokal daerah setempat.

“Selain itu juga tentunya memberikan kenyamanan dan ketersediaan sarana-prasarana untuk setiap lapisan masyarakat dan juga mampu mendorong tumbuhnya investasi dan perekonomian daerah,” ungkapnya.

Pelayanan Publik di Masa Pandemi

Meski di masa pandemi Covid-19, pelayanan publik harus tetap berjalan karena hal ini berhubungan dengan masyarakat banyak yang memiliki beragam kepentingan untuk perizinan usaha maupun non-perizinan.

Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra mengatakan bahwa MPP di DKI Jakarta berkomitmen untuk tetap menghadirkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat meski di tengah pandemi.

“Tentunya kami terus melakukan penyesuaian dengan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” kata Benni dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (26/2).

Pelayanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta/dok.istimewa
Aktivitas di Mal Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta/dok.istimewa

Menurut Benni, untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, pihaknya menerapkan sistem pelayanan secara daring.

Sedangkan, untuk perizinan yang membutuhkan lampiran berkas atau dokumen yang banyak untuk penelitian administrasi dan teknis, maka pemohon tersebut tetap dapat melakukan pendaftaran secara daring. Setelah mendapatkan token pendaftaran, lampiran berkas atau dokumen persyaratan tersebut dapat diserahkan melalui drop box yang tersedia di Mal Pelayanan Publik dan service point Unit Pelaksana PMPTSP.

“Terkait dengan konsultasi perizinan dan nonperizinan diselenggarakan hanya pada ruang penyuluhan lantai dua dengan kapasitas jumlah pemohon tatap muka dibatasi paling banyak 50% dari kapasitas ruang pelayanan,” tutur Benni.

Untuk memudahkan pemohon, DPMPTSP juga telah melakukan pengembangan inovasi layanan AJIB (Antar Jemput Izin Bermotor). Selain melakukan pengantaran atau penjemputan berkas, petugas AJIB juga dapat melakukan asistensi/pendampingan pengajuan perizinan online seperti membantu pemohon mengupload berkas, memberikan konsultasi seputar masalah perizinan hingga penerbitan izin atau end to end process.

Pelayanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta/dok.istimewa
Aktivitas di Mal Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta/dok.istimewa

Hingga kini, MPP DKI Jakarta telah memiliki 328 jenis layanan, yang terdiri dari 269 layanan merupakan kewenangan DPMPTSP DKI Jakarta dan 59 layanan merupakan kewenangan pemerintah pusat, perangkat daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan swasta.

Sebagai salah satu MPP percontohan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN-RB No 135 tahun 2017, MPP DKI Jakarta memiliki beberapa ciri khas. Sepertinya, menyelenggarakan pelayanan dengan kredo atau tata nilai SETIA yaitu Solusi, Empati, Tegas, Inovasi dan Andal.

MPP DKI Jakarta juga menyediakan berbagai jenis pelayanan perizinan, nonperizinan dan administrasi lainnya yang merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat, BUMN, BUMD, maupun swasta.

“Total terdapat 19 Instansi/Lembaga yang berada di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta,” ungkapnya.

Atas keberhasilan dalam kolaborasi tersebut MPP DKI Jakarta kerap menjadi percontohan bagi instansi lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat sejak diresmikan pada bulan Oktober 2017 silam. Tercatat sudah ratusan instansi dari dalam maupun luar negeri yang melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan studi tiru/ Best Practice.

“Tercatat 26 penghargaan bergengsi dan 5 sertifikasi berhasil diraih oleh Pemprov. DKI Jakarta melalui DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta,” ujar Benni. (MJ/AH)

(A. Hilmi)