Jakarta, Aktual.com – Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia (AEPI) menilai perebutan kursi Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) diselimuti konflik kepentingan yang sangat kental, pencopotan Dwi Soetjipto dari Jabatan prestisius itu, menjadi pertanda genderang perang pertarungan untuk penguasaan pengaruh melalui BUMN strategis itu. Perebutan posisi Dirut Pertamina akan berkaitan dengan kepentingan politik untuk Pemilihan Presiden (Pemilu) 2019 mendatang.
“Pergantian Dirut dan Wadirut secara tiba-tiba tentu menimbulkan pertanyaan, ini ada apa? Indikator pertimbangan itu apa sih hingga harus diganti? Dari luar saya menangkap itu pertarungan kelompok-kelompok kepentingan politik atas kekayaan alam yang ada,” kata pegiat AEPI Dani Setiawan kepada Aktual.com, di Jakarta, Senin (27/2).
Lebih lanjut dirinya meminta struktur Pertamina harus dilakukan perbaikan secara mendasar terutama menyangkut keterbukaan pengelolaan aset negara. Tentu saja hal ini sangat penting utuk meminimalisir tindakan terjadinya penyimpangan.
“Bagaimana menciptakan governance di dalam tubuh Pertamina itu sendiri yaitu menyangkut soal manajemen, keterbukaan, dan kinerja, itu yang selama ini menjadi sorotan,” ujarnya.
Namun yang paling penting tegasnya, yaitu melepaskan Pertamina dari tunggangan politik pihak-pihak tertentu yang mengorbankan kepentingan rakyat Indonesia.
“Masalah terbesar Pertamina bagaimana menghidari conflict of interest dari penguasa pihak tertentu atau partai politik dan kelompok-kelompok lainnya. Makanya jangan salah pilih Dirut. Kalau tidak, dia hanya kerja menurut selera orang yang memiliki kepentingan politik tertentu. Potensi itu sangat ada,” tandasnya.
Untuk diketahui, diantara nama-nama kandidat Dirut yang beredar di masyarakat, dari aspek internal Pertamina yaitu Yenni Andayani, Arif Budiman, Syamsu Alam, Daryoto dan Rachmad Hardadi.
Sebagaimana diketahui sebelumnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mencopot Dwi Soetjipto beserta Ahmad Bambang dari jabatan Dirut dan Wadirut Pertamina.
Keduanya dinilai tidak mampu membangun kerjasama yang baik dalam menjalankan roda bisnis perusahaan tersebut.
“Terkadang dalam struktur tiak berjalan dengan semestinya dan terjadi ketidak kecocokan orangnya. Mungkin butuh talenta baru,” kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi, Gatot Trihargo di Gedung BUMN usai melakukan RUPS, Jumat (3/2)
(Laporan: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
