Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi Demokrat Ferial Sofyan mengaku sudah tahu mengenai banyaknya ‘mafia’ anggaran yang bermain di anggaran APBD seperti temuan BPKP mengenai adanya anggaran siluman alias fiktif di APBD DKI 2014 dengan jumlah fantastis hingga triliunan rupiah.
Kata dia, permainan mafia anggaran bisa terbukti dengan munculnya anggaran yang sebelumnya tidak masuk dalam item APBD, namun tiba-tiba muncul setelah si APBD disahkan.
“Saya adalah mantan Ketua DPRD saya bisa bicara ini, karena saya mengalami dan tahu persis, anggaran yang tidak pernah diusulkan oleh unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kok bisa muncul dalam APBD, ini kan aneh,”ungkap Ferial dalam acara dialog antara Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) dan KPK, di Gedung DPRD Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kamis (6/11)
Anehnya, Ferial sendiri hingga saat ini mengaku masih belum tahu dan bertanya-tanya siapa sebenarnya pelaku atau “pemain anggaran” yang berani memasukan kegiatan tanpa melewati proses usulan terlebih dahulu itu.
“Kalau ini kesalahan, tapi kesalahan siapa? Yang mengusulkan rancangan APBD (Pemprov DKI) atau ini kesalahan legislatif ? Ini pelakunya ada di pihak eksekutif atau dipihak legislatif. Oleh karena itu, bersama BPKP dan KPK kita harus bersama-sama memberantas mafia anggaran ini dan cari siapa mafia anggaran ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKP Bonny Anang Dwijanto menyatakan sepakat dan berkomitmen untuk bersama-sama memberantas mafia anggaran di DKI Jakarta.
“Kalau kita sudah punya komitmen untuk memberantas mafia anggran itu. Kita cari siapa mafia anggaran itu, ayo kita cari bersama-sama,” tegasnya.
Dijelaskannya, untuk mencari siapa para pelaku mafia anggaran ini tentunya membutuhkan waktu dan proses. Tapi paling tidak dengan program e-budgeting yang sudah berjalan para mafia anggran ini dapat diminimalisir.
“Program e-budgeting ini dioptimalkan saya yakin sekali, Sehingga terhindarkan anggaran yang ada menjadi tidak yang tidak menjadi ada. Agar tahu siapa yang melakukan itu. Dengan e bugeting, akan dengan mudah ketahuan siapa-siapa yang akan melakukan itu tanpa harus dicari para mafia anggaran ini nantinya hilang dengan sendirinya,”pungkasnya.
Sebelumnya Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga sudah mengakui kalau anggaran siluman sebenarnya sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya di DKI.
“Kalau mau jujur di DKI ini dari dulu sudah terjadi siluman-siluman seperti ini,” tegasnya.
Yang membuatnya heran, di masa pemerintahannya ternyata juga masih saja ada pihak yang nekat melakukan hal itu.
Salah satunya seperti temuan BPKP di APBD 2014 di Dinas PU yang ditemukan anggaran siluman hingga Rp3,5 triliun lebih dengan total kegiatan fiktif sebanyak 252 kegiatan.
Artikel ini ditulis oleh:
