Ilustrasi TKA Asal Tiongkok

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh P Daulay mengkritik keras terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Kritik itu disampaikan, lantaran belakangan ini marak tenaga kerja asing ilegal asal Tiongkok di Indonesia.

Dia menilai, pemerintah terkesan tidak sungguh-sungguh dalam penanganan TKA ilegal asal Tiongkok tersebut. “Kita menyesalkan bahwa Kemenaker tidak sungguh-sungguh dalam mengawasi masuknya TKA ke Indonesia,” kata Saleh saat dihubungi di Jakarta, Senin (19/12).

Kemenaker, kata dia, tidak boleh lepas begitu saja dalam menangani masalah ini. Sebab TKA ilegal asal Tiongkok tersebut populasinya semakin mengkhatirkan di negara ini.

“Kemenaker tidak boleh hanya berapologi saja seakan tidak berbahaya. Kemarin mereka sebut, tidak betul ada 10 juta TKA ilegal di Indonesia. Lalu pertanyaannya, berapa sesungguhnya jumlahnya? kalau tidak tahu, berarti Kemenaker dianggap tidak sungguh-sungguh dalam melakukan pengawasan.”

Dia berpandangan bahwa keberadaan TKA ilegal itu dapat membahayakan jika Kemenaker tidak tahu berapa jumlahnya. Dan kemudian, berada di wilayah mana saja mereka berada.

“TKA ilegal ini mesti diseriusi oleh pemerintah. Panja TKA sudah selesai, pada akhir masa persidangan lalu, sudah buat kesimpulan. Karena itu kami minta pada pemerintah, Kemenaker, sungguh laksanakan rekomendasi Panja, salah satunya mendesak pemerintah untuk betul-betul menyelesaikan persoalan TKA ilegal yang datang ke Indonesia, terutama dari Tiongkok.”

Politikus PAN mengatakan kekacauan ini lantaran kebijakan bebas visa menyebabkan turis datang dengan cara bertubi-tubi. “Tapi pada saat yang sama kita belum mampu mengawasi secara ketat, lalu lalang tidak bisa diawasi secara baik. Buktinya banyak yang tinggal. Meningkatan wisman bagus, tapi kalau bahayakan tenaga kerja di Indonesia tentu berbahaya.”

“Oleh karena itu, masyarakat harus diyakinkan, sistem pengawasan berjalan benar. Kalau tidak, saya khawatir kontra produktif dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.”

Laporan: Novrizal Sikumbang

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Novrizal Sikumbang
Editor: Wisnu