Jakarta, Aktual.co — Ternyata elit-elit politik negeri ini masih menyukai pemilihan aklamasi atau musyawarah mufakat sesuai dengan demokrasi Pancasila. Demikian disampaikan Politisi Partai Gerindra Sodik Mudjahid, kepada wartawan, Kamis (14/05).
Hal itu, sambungnya, diketahui dengan banyaknya para pemimpin partai ternyata dipilih secara aklamasi sehingga demokrasi yang terjadi seperti terbalik.
Ya, kenyataannya memang seperti itu, partai besar seperti PDIP, Gerindra dan Demokrat menetapkan ketua umumnya secara aklamasi begitu juga Hanura bukan langsung oleh kader atau perwakilan partainya. Dalam penyusunan kelengkapan pengurusnya melalui formatur bahkan ada yang formatur tunggal
“Jadi bukan pemilihan langsung yang kesannya lebih liberal,” katanya. (Baca: Pilkada Langsung Rawan Konflik)
Sedangkan, partai-partai yang berupaya tetap demokratis dengan memilih pimpinannya secara demokratis, kata Sodik, justru pecah. Misalnya saja yang sudah terlihatPartai Golkar, PPP dan juga PAN.
“Dengan kenyataan demikian, bagaimana pilkada langsung, apa masih relevan jangan-jangan nanti juga timbul masalah?,” tanyanya
Menurutnya, dengan fakta-fakta seperti itu, sebenarnya kurang etis dan realistis kalau memaksa rakyatnya yang banyak masih kategori awam harus memilih pemimpin seperti bupati, Walikota dan gubernur dengan cara langsung.
“Karena itu, rakyat sebenarnya bisa dibilang belum siap kalau dipaksakan pemilihan langsung,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
