Aceh Tamiang, Aktual.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan ketersediaan stok beras bagi masyarakat di daerah terdampak bencana, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, dalam kondisi aman hingga enam bulan ke depan. Kepastian tersebut diperoleh setelah Mendagri melakukan konfirmasi langsung kepada Perum Bulog.
Tito menyampaikan, di sejumlah wilayah Aceh stok beras bahkan mencukupi untuk kebutuhan lebih dari enam bulan. Ia mencontohkan gudang Bulog di Lhokseumawe yang melayani wilayah Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara.
“Saya sendiri pernah mengecek langsung gudang Bulog di Lhokseumawe. Untuk Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara tersedia sekitar 28 ribu ton beras. Itu cukup untuk sembilan bulan,” ujar Tito.
Meski demikian, Tito mengakui tantangan utama yang dihadapi pemerintah saat ini adalah memastikan distribusi beras dapat menjangkau daerah-daerah terdampak bencana, terutama wilayah yang sulit diakses akibat kerusakan infrastruktur. Ia menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga kelancaran distribusi logistik agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Selain menjamin ketersediaan pangan, Mendagri juga menekankan pentingnya pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana, termasuk Aceh. Menurutnya, sektor pertanian menjadi perhatian utama pemerintah seiring dengan program prioritas nasional, yakni swasembada pangan.
“Bapak Menteri Pertanian sudah menyiapkan program untuk menghidupkan kembali lahan-lahan sawah yang sudah ada supaya kembali normal, bahkan bisa dioptimalkan,” kata Tito.
Di sisi lain, Mendagri menyinggung penyaluran bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana, baik kategori ringan, sedang, maupun berat. Ia meminta kepala daerah segera menyiapkan data warga terdampak sebagai dasar penyaluran bantuan.
Pemerintah, lanjut Tito, telah menyiapkan bantuan untuk rumah rusak ringan sebesar Rp15 juta dan rusak sedang Rp30 juta. Sementara itu, rumah rusak berat atau hilang akan diganti dengan hunian tetap (huntap). Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Dana Tunggu Hunian (DTH) selama proses pembangunan huntap berlangsung.
Tito mengimbau kepala daerah memaksimalkan peran kepala desa atau keuchik dalam proses pendataan agar penyaluran bantuan dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran.
“Saya mohon dengan segala hormat, kalau ingin cepat, tolong bereskan datanya dan kita buat simpel,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
