Jakarta, Aktual.com – Lembaga DebtWATCH Indonesia kecewa kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang pola pikirnya dinilai berorintasi mendapatkan hutang dari Asia Development Bank (ADB). Hal itu dilihat dari pernyataan Srimulyani yang meminta ADB agar merespon lebih baik kebutuhan pendanaan anggotanya.
Padahal ADB dinilai merupakan lembaga keuangan yang tidak ramah dan tidak bertanggungjawab atas kasus kerusakan yang terjadi pada berbagai projek.
“Pernyataan Sri Mulyani yang meminta ADB agar merespon lebih baik kebutuhan anggotanya, mengindikasikan pemerintah telah terkooptasi oleh ADB dan mengabaikan perlindungan terhadap rakyatnya,” kata peneliti DebtWATCH, Diana Gultom di Jakarta, Minggu (7/5).
Diana melanjutkan, diantara kasus yang paling nyata pada tahun 1980-an ADB termasuk lembaga keuangan yang terlibat aktif mengkampanyekan revolusi hijau. Petani dibujuk menanam jenis padi tertentu dan menggunakan pestisida.
Dampaknya terjadi kerusakan lahan dan sistem tradisional yang ada. Terbukti pada tahun 1992, ADB mengakui kerusakan di Bali adalah buah dari teknologi yang salah yang didukung oleh ADB.
Namun ADB hanya sebatas mengakui kekeliruannya dan tidak ada tindak lanjut pemulihan kembali kerusakan yang ada. Oleh karena itu DebtWATCH menuntut agar ada audit sosial dan lingkungan.
“Pengakuan salah saja tidak cukup tetapi harus ada perhitungan hutang ekologis secara akumulatif. Harus ada tindakan nyata untuk memperbaiki kerusakan yang ada,” pungkasnya.
(Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
