Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pandangannya saat rapat paripurna DPR di gedung, Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9/2018). Menkeu menegaskan krisis di sejumlah negara berkembang berpengaruh terhadap perekonomian negara sekawasan lainnya, termasuk Indonesia. Hal ini diungkapkan untuk menanggapi sejumlah anggota dewan yang menilai pemerintah tidak jujur karena menyalahkan krisis di negara lain dalam menyikapi gejolak perekonomian dalam negeri. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak Tahun Buku 2018.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto menjelaskan sanksi diberikan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam hal ini, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) memeriksa AP/KAP tersebut terkait permasalahan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018, khususnya pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi.

“Sanksi yang dijatuhkan berupa, pembekuan Izin selama 12 bulan (KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019) terhadap AP Kasner Sirumapea karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI),” katanya, Jumat (28/6).

Serta peringatan Tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan peninjauan oleh BDO International Limited (Surat No.S-210/MK.1PPPK/2019 tanggal 26 Juni 2019) kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan.

Dasar pengenaan sanksi yaitu Pasal 25 Ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 5 tahun 2011 dan Pasal 55 Ayat (4) PMK No 154/PMK.01/2017.

(Abdul Hamid)