Menkeu: Semua Negara Tengah Sibuk Menjerat Agar Google Membayar Pajak

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan seluruh negara tengah sibuk mengurusi bagaimana bisa menjerat Google untuk melakukan kewajibannya membayar pajak di negara tempat Google beroperasi, seperti Indonesia.

Dalam sidang tahunan Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Amerika Serikat, pekan lalu, kata Sri Mulyani, seluruh Menkeu dari banyak negara masih banyak yang kebingungan bagaimana untuk menjerat Google agar bayar pajak.

“Kami bahas soal penghindaran pajak pada transaksi yang legitimated, tapi cirinya agak sulit dipajaki, seperti transaksi dalam bentuk e-commerce atau online transaction yang sudah dilakukan hampir banyak megara,” tandas Menkeu, di Jakarta, Rabu (12/10).

Menurut Menkeu, apa yang dialami pemerintah Indonesia untuk mengejar pajak Google, juga dialamai para Menkeu di banyak negara lain.

“Bahkan Menkeu AS kesulitan masalah (pajak) Apple. Soal tax-nya antara AS dan Eropa. Dan bagaimana mereka memajaki Google dan juga Amazon. Itu topik yang dibahas,” tegas Sri Mulyani.

Untuk itu, kata dia, semua negara harus membangun sistem perpajakan yang adil. Karena tidak bisa satu negara membangun ekonominya, tapi di negara lain yang berkembang malah kesulitan memungut pajak.

“Karena perusahaan itu dengan mudahnya menghindari pajak. Sehingga negara asalnya yang diuntungkan. Jadi masalah seperti itu sekarang menjadi persoalan penting bagi semua negara,” jelas Menkeu.

Menurut dia, langkah-langkah penting seperti itu dibutuhkan oleh semua negara agar mempunyai komitmen untuk memperkecil kesempatan menghindari pajak.

Kondisi ini termasuk kegiatan BEPS (base erosion profit shifting), sehingga banyak negara yang bersama-sama menangani penghindaran pajak. Makanya, OECD dan bersama The Financial Action Task Force (FATF), ikut untuk mengatasi masalah ini.

“Ada upaya memerangi penghindaran aliran dana yang memiliki elemen penghindaran pajak. Dan saat ini sudah banyak negara yang comply,” tegasnya.

“Hal itu juga sudah banyak dibahas di banyak kesemepatan G20 dan IMF-WB. Jika negara tidak comply maka akan terisolir,” imbuh dia.

Busthomi

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan