Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi (kanan) menyampaikan pencapaian realisasi dan evaluasi program pengampunan pajak periode pertama di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/10). Periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp3.826,81 triliun dengan total tebusan sebesar Rp93,49 triliun. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com  – Pemerintah meyakinkan industri perbankan bahwa kebutuhan likuiditas hingga akhir tahun ini akan tetap bisa terpenuhi kendati pemerintah menggenjot belanja pada kuartal empat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, adanya berbagai pandangan terkait fiskal yang menyatakan bahwa akan terjadi kekeringan likuiditas, tidak perlu dikhawatirkan.

“Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan selalu melakukan kerja sama untuk meyakinkan bahwa jumlah kebutuhan likuiditas sampai akhir tahun akan terpenuhi,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (21/11).

Ia menuturkan, pemerintah bersama dengan otoritas baik Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus mengelola kondisi ekonomi dengan baik hingga akhir tahun.

Sementara itu dari sisi anggaran, lanjutnya, pemerintah akan memastikan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Dari sisi APBN, kita ingin memastikan agar seluruh belanja negara bisa didanai dari penerimaan negara dan diharapkan itu bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat,” katanya.

Di sisa tahun ini, potensi likuiditas ketat dinilai masih mengancam industri perbankan. Apalagi, pemerintah akan mengebut banyak proyek infrastruktur yang tentunya membutuhkan pinjaman dari perbankan.

Oleh karena itu, perbankan dan juga regulator perlu memikirkan upaya untuk menambah pasokan likuiditas di sisa tahun. Dana repatriasi dari hasil program amnesti pajak sendiri juga hingga saat ini masih banyak yang belum bisa dipergunakan untuk menambah likuiditas perbankan. (Ant)

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS