Jakarta, aktual.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Budi Arie Setiadi, menekankan pentingnya memberikan perhatian serius terhadap isu penyiaran di daerah perbatasan, mengingat adanya tantangan nyata yang semakin dirasakan saat ini.
“Letak geografis ini memunculkan beberapa isu spesifik dalam layanan penyiaran kepada masyarakat,” kata Menteri Budi saat menutup Acara Puncak Harsiarnas Ke-90 di Panggung Utama Plaza Lagoi Bay, Kabupaten Bintan, Kepri, Sabtu (12/8/2023).
Dalam konteks ini, Kepulauan Riau (Kepri), yang geografisnya berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, dan Vietnam, menjadi provinsi yang menghadapi fenomena tersebut.
Namun Menteri Budi menyatakan masih terus berupaya mencari solusi dan inovasi kebijakan untuk layanan penyiaran di daerah perbatasan, khususnya di Kepri.
Pemerintah mengambil beberapa langkah, termasuk memberikan kemudahan perizinan untuk mendirikan TV dan radio swasta, mendorong efisiensi melalui penyelenggaraan multiplexing TVRI, dan memastikan pengenalan era penyiaran digital di daerah perbatasan tetap mengutamakan konten nasionalisme, kebangsaan, dan kebinekaan.
Namun, Menteri Budi mengingatkan bahwa solusi ini tidak dapat dicapai sendiri, melainkan memerlukan kolaborasi dari insan penyiaran. Dia mengundang para pelaku industri penyiaran untuk berdiskusi di Kementerian Kominfo guna menyusun solusi konkret untuk tantangan di wilayah perbatasan.
“Kami secara khusus mengundang Bapak/Ibu sekalian untuk berembuk secara mendalam di Kementerian Kominfo segera setelah agenda Harsiarnas ini,” ujarnya.
Selain isu penyiaran di daerah perbatasan, Menteri Budi juga menyoroti dampak teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) terhadap perkembangan industri penyiaran di masa depan. “Teknologi ini akan membawa revolusi dalam pembuatan konten, interaksi dengan audiens, dan teknologi periklanan,” katanya.
Sementara AI memiliki potensi untuk menciptakan kemajuan, teknologi ini juga membawa tantangan serius seperti potensi kehilangan lapangan pekerjaan dan masalah etika. Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam industri penyiaran untuk memahami dan mempersiapkan diri menghadapi dampak AI dan teknologi masa depan di sektor ini.
“Dari kajian tersebut, kita akan bersama-sama menyusun peta jalan untuk memastikan industri penyiaran tetap dapat berdaya dan berdaulat di masa-masa yang akan datang,” ucapnya.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Kementerian Kominfo, KPI Pusat, dan lembaga-lembaga penyiaran yang memilih Kepri sebagai tuan rumah Harsiarnas Ke-90. Acara ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi Kepri secara luas.
“Ini menjadi ajang penting dalam rangka memperkenalkan potensi Kepri hingga ke pelosok Tanah Air,” katanya.
Gubernur Ansar juga mengajak pelaku industri penyiaran untuk menggunakan acara ini sebagai kesempatan untuk merenung, mengevaluasi peran lembaga penyiaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di wilayah perbatasan seperti Kepri.
“Lembaga penyiaran berkewajiban memberikan edukasi, dan memberikan penyiaran yang valid dan berimbang agar masyarakat bisa memilih dan memilah siaran mana yang harus jadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi di wilayah perbatasan, penyiaran sangat penting dalam menjaga dan menjamin kedaulatan NKRI,” demikian Ansar.
Artikel ini ditulis oleh:
