Jakarta, Aktual.com – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menargetkan pembangunan fisik 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) selesai pada Maret hingga April 2026. Target ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penguatan ekonomi melalui jaringan koperasi modern di seluruh Indonesia.
Saat ini, Kementerian Koperasi telah menginventarisasi lebih dari 30.500 titik tanah yang siap dibangun, dan proses percepatan inventarisasi terus berjalan dengan target 1.000 titik per hari. “Setiap hari Kementerian Koperasi, sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Prabowo, menargetkan Maret–April itu bisa selesai pembangunan fisiknya,” ucap Ferry dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Ferry juga menekankan pentingnya penyiapan sumber daya manusia (SDM) secara paralel dengan pembangunan fisik. Kemenkop telah merekrut dan melatih 7.867 business assistant (BA), yang masing-masing akan mendampingi 10 koperasi di desa dan kelurahan. “Nanti setiap satu business assistant diharapkan bisa bertanggung jawab terhadap 10 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Indonesia,” tegasnya.
Selain BA, sebanyak 1.104 project management officer (PMO) ditempatkan di lapangan untuk mengawasi dan memastikan pengelolaan program berjalan transparan dan sesuai standar. Ia berharap, dengan pengawasan ini, Koperasi Desa Merah Putih dapat beroperasi dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Hampir seluruh BA dan PMO telah turun ke desa-desa untuk mempercepat proses inventarisasi tanah serta koordinasi dengan PT Agrinas sebagai pelaksana pembangunan. “Sudah hampir 100 persen BA dan PMO sebagian besar turun ke desa-desa dan kelurahan. Dalam waktu dekat ini kami juga memberi mereka penugasan mengenai percepatan titik-titik inventarisasi,” jelas Ferry.
Sementara itu, pelatihan terhadap 42.000 pengurus koperasi dan 11.545 pendamping juga terus berjalan agar koperasi siap mengelola usaha secara profesional setelah pembangunan fisik selesai. Pendekatan ini dilakukan secara paralel agar pengurus dapat langsung mengelola koperasi pascapembangunan.
Ferry menambahkan, pembangunan satu unit gedung Koperasi Desa rata-rata membutuhkan biaya sekitar Rp1,6 miliar hingga Rp2,5 miliar, termasuk kelengkapan sarana dan kendaraan operasional. Pembiayaan berasal dari kredit korporasi yang difasilitasi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Danantara, dengan plafon kredit maksimal Rp3 miliar per koperasi. “Ya, kredit korporasi. Jadi nanti akan ada Peraturan Menteri Keuangan yang disempurnakan untuk mengatur tentang itu,” kata Ferry.
Sebelumnya, sejak Oktober 2025, pembangunan fisik telah berjalan dengan sekitar 15.788 unit yang telah dibangun dari target nasional. Dalam hal ini, PT Agrinas Pangan Nusantara ditunjuk sebagai pelaksana utama untuk menyelesaikan pembangunan tersebut.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
