Akan tetapi, Imam mengatakan urusan perubahan nama tersebut merupakan ranah dari Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK-GBK) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) sebagai pengelola aset-aset negara.
“Jadi ini bukan kewenangan saya, tapi yang pasti negara selalu mendukung apapun usaha untuk pengelolaan sarana negara secara positif. Hanya yang perlu diperhatikan, adalah kontraknya seperti apa termasuk jangka waktunya,” kata Imam.
Pihak PPK-GBK sendiri memastikan Istora belum berganti nama menjadi Blibli Arena meski mengatakan tetap mempertimbangkan pergantian nama tersebut sebagai salah satu bagian kerja sama.
Bagi pihak PPK-GBK, kerja sama seperti itu, akan meringankan beban organisasi yang berada di bawah Sekretariat Negara itu untuk mengelola kompleks olahraga yang butuh biaya operasional untuk seluruh kompleks GBK mencapai Rp120-Rp130 miliar dalam satu tahun.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
