Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) siap meminjamkan barang bukti mesin pembangkit gas turbin atau GT 2.2, yang disita Kejaksaan Negeri Sumatra Utara dalam kasus dugaan korupsi mesin pembangkit di Belawan. Penyitaan mesin pembangkit gas turbin itu merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan defisit listrik di wilayah Sumatera.
“Boleh dipinjamkan, kita terlepas dari apakah itu mengakibatkan devisit listrik  atau tidak,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Tribagus Spontana saat ditemui dikantornya, Jakarta, Jumat (7/11).
Namun, lanjut Tony, barang bukti boleh dipinjamkan untuk kepentingan tertentu dengan syarat-syarat yang sesuai peraturan. Misalkan contoh kasusnya ada pengendara motor  kurang hati-hati dalam mengendari motornya yang mengakibatkan kecelakaan dan mebuat orang lain luka, lalu motornya dilakukan penyitaan sebagai barang bukti tetapi karena motor ini untuk cari nafkah,
“Boleh motor itu dipinjam selama proses penyidikan asalakan nanti ketika dipersidangan motornya dibawa dan ditunjukan ini barbuknya didepan hakim. Nah dalam hal ini bisa dipinjam pakaikan, misalnya kalau nanti dipergunakan harus di jaga sebaik-baiknya, tidak boleh dipindah tangankan, tidak dirubah dari kondisi semula,” jelasnya.
Sehingga, lanjut Tony, ketika barang bukti itu diajukan kepersidangan nanti nilainya tidak berkurang “Keadaanya masih seperti semula, boleh itu, ga masalah, boleh banget, kalau kamu meminjam sesuatu barang yang masih digunakan sebagai barbuk untuk kepentingan dipersidangan,” kata dia.
Disinggung masalah jangka waktu peminjaman, kata Tony, mengenai hal itu tergantung dari kepentingan peminjamannya.”Boleh diberikan jangka waktu, misalkan dalam jangka waktu terntentu, tetapi minmal pada waktu barbu itu diperlukan dipersidangan sipeminjam pakai wajib untuk menghadirkan barbuk itu didepan hakim,” tegasnya. Selanjutnya, bahkan kewnangan itu dan sudah dimiliki oleh kepala kejaksaan negeri.”itu boleh dilaksakan oleh  jajaran kejaksaan di daerah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Mariani Soemarno menyatakan penyitaan pembangkit listrik milik PT PLN Persero yang berada di Belawan, Sumatera Utara, oleh Kejaksaan Agung menjadi kendala utama terjadinya krisis listrik di wilayah tersebut.
“Satu persoalan yang paling utama mati hidup listrik di Sumut adalah adanya pembangkit listrik yang sekarang tengah disita oleh Kejaksaan,” katanya kantor Kementerian BUMN, Jakarta.
Menurutnya, kehadiran pembangkit listrik ini sudah lama, namun keberadaannya masih terkatung-katung. Pembangkit listrik tersebut memiliki kapasitas 1800 megawatt (MW) dan cukup memenuhi kebutuhan listrik seluruh masyarakat di Medan. “Untuk itu, kami sudah melaporkan kepada bapak Presiden Joko Widodo agar pembangkit listrik bisa cepat ditangani,” ujarnya.
Dia beralasan, dari segi teknis, persoalan ini bisa terselesaikan dengan cepat asalkan semua pihak yang berkepentingan dapat duduk bersama. Untuk itu, pemerintah akan melakukan komunikasi dengan Kejaksaan.
Diketahui, pembangkit listrik yang disita Kejaksaan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Belawan serta PLTU Labuhan Angin. PLTG Belawan diduga terjadi tindak korupsi pengadaan flame turbine life time extentation (LTE) gas turbine (GT) 21 dan 22.

()

(Nebby)