Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said (tengah) didampingi Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto (kanan) dan Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati (kiri) memberi paparan saat jumpa pers Forum Pemimpin Energi Baru Terbarukan dan Konvensi Energi (EBTKE) di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/3). Menteri ESDM berencana mempersiapkan Peraturan Pemerintah terhadap Dana Ketahanan Energi sehingga mekanisme pendanaan bisa melalui APBN maupun pinjaman agar target energi baru dan terbarukan pada 2025 mampu menyokong 25 persen energi nasional. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/kye/16

Jakarta, Aktual.com — Minimnya realisasi program pembangunan listrik 35.000 MW membuat Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said utuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Sudirman mengungkapkan adanya berbagai pertanyaan dan keraguan yang muncul dari para investor kepada pemerintah, untuk membuat komitmen perjanjian kerjasama dalam pembangunan proyek tersebut.

“Pada waktu saya bertemu pak Presiden Jumat lalu, beliau menanyakan progres. Jadi memang, sudah mulai ada pertanyaan dari investor dan pelaku usaha. Presiden meminta Kementerian ESDM sebagai penanggungjawab sektor mulai me-review secara total, menyeluruh. ‎Mulai dari policy, proses penunjukkannya, eksekusinya sampai project management. Ini akan dilakukan. Termasuk kita ingin mengecek kenapa RUPTL (Rencana Usaha Penyadiaan Tenaga Listrik) sampai hari ini belum diterima revisinya. Jadi pesannya itu dari Presiden,” kata Sudirman Said, Minggu (15/5).

Lebih lanjut Sudirman mengakui bahwa proyek pembangungan listrik 35000 MW merupakan proyek yang sangat besar dan dia belum punya pengalaman. Selain itu dia juga mengeluhkan permasalahan yang kerap terjadi menghambat kinerjanya yakni persoalan pembebasan lahan.

“35 ribu adalah proyek besar yang kita belum pernah punya pengalaman, ‎karena itu paling penting seluruh pihak harus koordinasi. Kita ingin meninjau, melihat semua pihak itu mulai dari IPP (Independent Power Producer/ listrik swasta), PLN, regulator di kami sendiri dan pemegang saham di BUMN tu harus satu arah,” pungkasnya.

Untuk diketahui bahwa proyek ini sendiri baru ditargetkan rampung pada tahun 2019, namun sudah lebih dari satu tahun berjalan, realisasinya baru mencapai 10 persen dari 35.000 MW.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS