Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Malaysia, yang juga anggota partai UMNO, Shamsul Anuar Nasarah (kiri berkacamata)/foto: Astroawani
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Malaysia, yang juga anggota partai UMNO, Shamsul Anuar Nasarah (kiri berkacamata)/foto: Astroawani

Jakarta, Aktual.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Malaysia, Shamsul Anuar Nasarah hari ini, Selasa (3/8), mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Anggota Kabinet Pemerintahan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mahiaddin Yassin.

Ia mengatakan, keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan beberapa keputusan partai dan sebagai anggota UMNO yang taat dan setia kepada partai.

“Dengan mempertimbangkan beberapa keputusan dan sikap partai. Jadi, sebagai anggota UMNO yang taat dan setia pada partai, dengan ini saya mengundurkan diri sebagai Anggota Kabinet Pemerintahan Perikatan Nasional,” katanya dilansir dari Malaysia Gazette, Selasa (3/8) malam.

Shamsul Anwar pun mengungkapkan usai meninggalkan kursi menteri, dirinya akan fokus untuk memperkuat partai UMNO dalam menghadapi situasi politik yang kian menantang.

“Fokus saya setelah ini adalah fokus pada tugas saya sebagai Anggota Parlemen dapil Lenggong dan membantu memperkuat partai dalam menghadapi situasi politik yang semakin menantang,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi menyatakan telah menarik dukungannya kepada Perdana Menteri Mahiaddin Yassin dan pemerintahan Perikatan Nasional. Bahkan surat penarikan dukungan tersebut telah disampaikan kepada Raja atau Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah.

Dengan demikian, Zahid menegaskan, bahwa Mahiaddin Yassin telah hilang legitimasinya sebagai Perdana Menteri Malaysia karena tidak lagi didukung oleh mayoritas anggota di parlemen.

“Surat Pernyataan Anggota Parlemen UMNO dengan jumlah yang cukup untuk menyatakan penarikan dukungan bagi Mahiaddin Yassin sebagai Perdana Menteri telah disampaikan kepada Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong, sehingga menunjukkan bahwa kepemimpinannya telah kehilangan mayoritas dan legitimasinya sebagai Kepala Pemerintahan,” kata Zahid yang dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (3/8) sore.

(A. Hilmi)