Menteri Pertanian RI 2005-2009 Anton Apriyantono (kanan) bersama Kabid BPPN DPP PKS, Adang Sudrajat (kedua kiri) saat acara Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema pembahasan mengenai "Solusi Komprehensif Tata Kelola Pangan di Indonesia" di Aula MD Building Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (30/5/2017). Acara ini dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari Tenaga Ahli FPKS DPR RI bidang pangan dan perdagangan, LSM bidang pertanian, penyuluh bidang pertanian, gabungan pengurus BEM SI divisi pangan, pelaku agro bisnis dan pengurus BPPN DPP PKS. AKTUAL/HUMAS PKS

Jakarta, Aktual.com — Kementerian Pertanian mengkalim pencapaian kinerja lembaganya sudah optimal dan membanggakan. Namun, klaim keberhasilan yang disuarakan tersebut, berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.

Menurut Anggota Komisi IV DPR, Ichsan Firdaus, pemerintah dalam hal ini Kementan perlu melakukan evaluasi serius terkait implementasi kebijakan yang diambil.

Mulai dari kebijakan cetak sawah hingga program intensifikasi seperti pupuk, benih serta peningkatan kesejahteraan petani.

Dia menilai beberapa kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik. Mengenai program cetak sawah, pihaknya mengaku memang sengaja melakukan pemotongan anggaran cukup besar. Alasanya, dewan melihat terdapat masalah terkait implementasi program cetak sawah.

“Seringkali kita mendengar cetak sawah itu tidak ada irigasinya. Semestinya irigasinya itu bukan hanya kewenangan Kementan, ada juga di Pekerjaan Umum (PU). Makanya, saya mendesak Kementan segera berkoordinasi,” ujar Ichsan kepada wartawan, Kamis (22/2).