Tak hanya itu, politis Partai Golkar ini juga meminta Kementan tidak mengumbar sensasi dengan menyebutkan Indonesia mengalami surplus beras. Sebab, realitanya, setiap tahun pemerintah melakukan impor beras.
“Artinya kemudian, kalau memang produksi beras kita surplus semestinya tidak impor. Mestinya harga beras tidak naik,” ungkapnya.
Menurut Ichsan, impor beras oleh pemerintah ini lantaran data yang dimiliki Kementan simpang siur. Tak hanya masalah produksi saja, melainkan data luas tanam.
Senada dengan Ichsan, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yeni Sucipto menuturkan, evaluasi komprehensif terhadap anggaran dan hasil (output) kinerja Kementerian Pertanian perlu dilakukan guna menghindari terjadinya pemborosan anggaran.
“Anggaran untuk berbagai program kedaulatan pangan selama tiga tahun ini terlihat sangat besar,” tuturnya, Rabu (21/2).
Artikel ini ditulis oleh:
