Selanjutnya, adanya penggunaan anggaran untuk pegawai dan pejabat KPK yang tidak memenuhi aturan. Adanya kelebihan pembayaran uang sewa, lanjut Misbakhun, serta temuan perlunya lawfull interception KPK dilakukan peer review dan diperbandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya. Sehingga perlu adanya best practice internasional sebagai ukuran adalah sekian dari adanya bukti bahwa embaga KPK memang perlu dilakukan evaluasi untuk memperbaikinya.
“Melihat realitas tersebut, adanya desakan kepada Bapak Presiden Jokowi melakukan intervensi, menghentikan Pansus Hak Angket DPR tentang KPK adalah sebuah provokasi politik yang tidak patut. Bisa menjerumuskan Presiden pada situasi posisi politik yang sulit.”
“Jangan sampai tangan bersih Pak Jokowi dipakai sebagai pembersih bagi praktek-praktek kotor para penyidik KPK yang menyimpang dan penyimpangan keuangan yang masih ada di KPK.”
Partai Politik yang mendukung keberadaan Pansus Hak Angket DPR tentang KPK, lanjut dia adalah partai-partai pendukung pemerintah yang selama ini mengamankan seluruh kebijakan politik Presiden Jokowi.
Baik di DPR maupun di depan seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kebijakan pemeritahan Jokowi-JK didukung dan diamankan oleh seluruh partai pendukung pemerintah. Selain itu, bagaimana semua APBN dan APBN-P dibahas dan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Wisnu
