Semarang, Aktual.com — PP Muhammadiyah menyerukan larangan menyalatkan jenazah para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Larangan ini sebagai hukuman sosial sekaligus menekan aksi korupsi yang saat ini merajalela.
Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan efek jera bagi koruptor kini harus digalakan melalui pendekatan agama. Salah satunya dengan tidak menyalatkan jenazah mereka.
“Hal itu merupakan ekspresi sosial dan wujud kebencian Nabi Muhammad tatkala melihat praktek korupsi merajalela. Karena itulah, kami harus meneladani sikap Rasullah sehingga model (hukuman sosial bagi koruptor) bisa dikembangkan oleh kelompok agama lainnya,” ungkap Dahnil, usai menghadiri dialog anti-korupsi di Gedung Juang 45 Jalan Pemuda Semarang, Sabtu (7/11).
Dahnil menegaskan, pihaknya tidak memberi toleransi terhadap tindakan korupsi dalam betuk apapun. Terlebih lagi, menjelang Pilkada serentak yang potensi ritel coruptions-nya bakal muncul dalam bentuk penyimpangan dana skala kecil tatkala pelaksanaan Pilkada berbarengan dengan bergulirnya dana desa.
“Aparatur desa yang tidak terbiasa pegang uang besar itu potensi korupsinya tinggi. Sebab, transparansi dan akuntabelnya diragukan,” tegas Dahnil.
Karena itulah, Dahnil meminta komitmen generasi muda untuk melakukan perlawanan terhadap tindak pidana korupsi. Berdasarkan suvei lembaga anti-korupsi intenasional pada 2014 lalu diketahui bahwa tokoh-tokoh yang giat peduli dalam melawan aksi korupsi berasal dari anak muda.
“Ini momentum terbaik membudayakan sikap anti-korupsi. Karena dahulu, Bung Hatta menyebut jika korupsi di Indonesia sudah merajalela dan terbukti praktek-prakteknya kini jadi kendala dalam memajukan bangsa Indonesia,” imbuh Dahnil.
Untuk situasi politik di Kota Semarang, Dahnil menilai harus ada komitmen langsung dari kepala daerah untuk menunjukan kebijakan pro anti-korupsi. Program pemerintah yang cermelang pun tak akan ada artinya bila tidak didukung komitmen untuk menggalakan anti-korupsi.
“Banyak dana publik yang tersadera praktek korupsi sehingga pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan pengentasan kemiskinan, keterbelakangan masyarakat bahkan proyek-proyek insfrastruktur tampak buruk,”
“Saya pikir warga Muhammadiyah jangan memilih kandidat kepala daerah yang punya nuansa politik bandid yang hanya memanfaatkan anggaran publik untuk kepentingan kelompok mereka.”
Artikel ini ditulis oleh:
