Yangon, Aktual.com – Myanmar membentuk komisi untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di negara bagian bergolak Rakhine. Pasalnya, negara itu menghadapi seruan tanggung jawab atas tuduhan pembersihan suku Rohingya.
Komisi beranggota empat orang itu terdiri atas dua anggota lokal dan dua anggota internasional, kata diplomat Filipina Rosario Manalo dan mantan Duta Besar Jepang untuk PBB, Kenzo Oshima, seperti dikatakan Kantor Presiden Myanmar dalam pernyataan. Manalo, 82 tahun, mantan wakil menteri luar negeri, akan memimpin komisi tersebut.
Dua anggota lokal ialah pengacara Mya Thein dan ekonom dan mantan pejabat PBB Aung Tun Thet. Pada tahun lalu, Aung Tun Thet diangkat pemimpin Aung San Suu Kyi menjadi peran kunci dalam tanggapan Myanmar atas krisis Rohingya, dan pada April mengatakan kepada harian Bangladesh bahwa Myanmar “tidak memiliki niat melakukan pembersihan suku”.
“Komisi independen ini akan menyelidiki tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM dan isu-isu terkait, setelah serangan-serangan teroris oleh ARSA,” demikian kata kantor Presiden Win Myint, merujuk kepada Tentara Penyelamat Rohingya Arakan, sebuah kelompok bersenjata Rohingya, seperti diberitakan Reuters, Selasa (31/7).
Lebih dari 700.000 orang etnis Rohingya meninggalkan negara bagian Rakhine di barat Myanmar setelah tindakan keras oleh militer yang dimulai Agustus lalu sebagai tanggapan atas serangan-serangan oleh ARSA terhadap pos keamanan.
Myanmar telah menolak tuduhan-tuduhan melakukan pembersihan etnis dan membantah sebagai besar laporan melakukan kekejaman, sebaliknya menyalahkan “teroris” Rohingya.
Pernyataan pada Senin mengatakan panel itu “bagian dari prakarsa nasional untuk menyelesaikan rujuk, perdamaian, stabilitas dan pembangunan di Rakhine”.
Komisi itu adalah salah satu dari beberapa yang dibentuk dalam beberapa bulan terakhir untuk menyelesaikan masalah di negara bagian Rakhine, yang PBB beri istilah “contoh buku teks pembersihan suku”.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
