Yangon, Aktual.com – Presiden Myanmar Thein Sein membuat langkah mengejutkan beberapa jam sebelum meninggalkan kursi kepresidenan, dengan mencabut status darurat militer di provinsi bergolak Rakhine, yang diberlakukan setelah bentrokan antara penganut Buddha dan minoritas Muslim Rohingya pada 2012.
Thein Sein mengumumkan langkah tersebut melalui media pemerintah, Selasa, sehari sebelum presiden dari partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dilantik dalam acara serah terima resmi, setelah NLD menang telak dalam pemilihan umum pada 8 Novemver.
Meski tidak ada bentrokan berarti di Rakhine selama dua tahun terakhir, sebagian besar penduduk Muslim Rohingya yang berjumlah 1,1 juta jiwa tetap tidak memiliki kewarganegaraan dan hidup dalam kondisi mirip apartheid.
Mereka ditolak untuk mendapatkan kewarganegaraan dan sejak lama mengeluhkan diskriminasi oleh pemerintah.
“Berdasar laporan pemerintah provinsi Rakhine, situasi di Rakhine tidak lagi membahayakan jiwa dan harta benda masyarakat,” demikian surat keputusan yang ditandatangani oleh Thein Sein.
Myanmar membantah telah melakukan diskriminasi terhadap suku tersebut. Mereka tidak mengakui Rohingya sebagai suku minoritas dan menyebutnya sebagai warga Bangladesh. Sebagian besar warga Rohingya menolak penyebutan tersebut dan banyak keluarga yang sudah menetap di Rakhine selama beberapa generasi.
Rohingya tidak boleh ikut serta – baik sebagai pemilih maupun kandidat – dalam pemilu pada November.
Sebelum pemilu, ketegangan agama meningkat dengan NLD memutuskan untuk tidak memasukkan satupun kandidat Muslim dalam daftar lebih dari 1.100 nama.
Rohingya tidak disukai di Myanmar, mereka dilihat sebagai imigran gelap dari Bangladesh – termasuk oleh beberapa pihak dalam partai Suu Kyi. Ia mengambil risiko dengan mengangkat kasus mereka.
Ketegangan meningkat antara NLD dan Partai Arakan nasional (ANP) yang berbasis di Rakhine, salah satu partai kesukuan yang paling nyaring bersuara di Myanmar.
Legislator ANP meninggalkan parlemen regional, Senin, dan mengenakan stiker hitam di jaket mereka, karena NLD menolak posisi menteri besar Rakhine untuk mereka.
Meski demikian, berkurangnya pertempuran memungkinkan sekitar 25 ribu Muslim Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsi dan kembali ke masyarakat, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa pekan lalu, dengan jumlah penghuni kamp turun dari 145 ribu menjadi sekitar 120 ribu.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
