Seluruh pengurus, anggota dan kader PPP DIY yang terdiri dari elemen partai seperti Nahdiyin, Parmusi, Perti dan SI, sangat tertekan dan prihatin kata Syukri dengan keputusan politik itu, karena dianggap menggadaikan aqidah partai yang berazaskan Islam.
Akan tetapi, Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar VIII Pondok Gede, Asrul Sani, Sabtu (13/5) lalu di Jakarta mengaku baik DPW maupun DPC di berbagai daerah tak pernah ada yang meminta dilaksanakannya MLB.
“Boleh saja Asrul Sani bilang begitu, tetapi kita lihat nanti konstelasinya setelah pelaksanaan Mukernas Ulama,” kata Syukri yang enggan berkomentar lebih jauh saat dikonfirmasi.
Pada prinsipnya, mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menilai DF dan RH telah bersalah menghianati khittoh partai, melanggar prinsip perjuangan partai serta AD/ART.
“Target hasil Mukernas Ulama menetapkan bahwa mereka harus diganti, sudah tidak manfaat untuk umat dan harus mundur, atau dimundurkan Ulama,” ujarnya.
Sementara itu diketahui, Jumat (12/5) kemarin pengurus DPP dan DPW PPP hasil Muktamar Jakarta bertolak ke Madinah berziarah ke Masjid Nabawi dan makam Rasulullah SAW sekaligus dalam rangka Silaturahmi Nasional (Silatnas) partai.
Silatnas menghasilkan kesepakatan berupa ‘Baiat Madinah’ yakni sumpah setia segenap pengurus di bawah kepemimpinan DF. Serta ‘Deklarasi Madinah’ yang isinya antara lain konsolidasi internal mensukseskan verifikasi parpol serta pemenangan Pileg dan Pilpres 2019.
“Kalau bicara ‘Deklarasi Madinah’, sudah semestinya harus kembali ke dasar petunjuk Allah SWT dengan Al-Qur’an, seperti halnya Piagam Madinah,” kata Syukri.
Apa yang dilakukan pengurus partai dengan ‘Deklarasi Madinah’ menurutnya sudah sangat berbeda dengan prinsip keislaman, meninggalkan Al-Qur’an sebagai petunjuk dasar. Sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan Nabi ketika melaksanakan Piagam Madinah.
(Nelson Nafis)
Artikel ini ditulis oleh:
Nelson Nafis
Eka
