Jakarta, Aktual.com – Indonesia Audit Watch (ICW) menanggapi serius terkait adanya dugaan oknum pegawai BUMN yang ikut mendanai aksi terorisme.
Ketua Pendiri IAW, Junisab Akbar menilai kejadian ini menunjukan tata kelola BUMN dilakukan tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.
“Masak BUMN dijadikan sumber untuk membiayai teroris oleh oknum pegawai dan bahkan jajaran di atasnya,” kata Junisab, di Jakarta Kamis (17/5).
Dia menekankan, disaat kondisi keuangan PLN morat marit pasca diungkapkannya surat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini, bahwa laporan keuangan PLN mengalami kerugian, kini ditimpali terungkapnya pegawai mereka mendanai tindak pidana teroris.
“Karenanya IAW menyarankan sudah waktunya kementerian BUMN, aparat hukum, instansi yang menangani ideologi negara seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus mengambil langkah untuk mengkaji PLN secara keseluruhan,” tutur dia.
Dia, menilai bukan tidak mungkin BUMN ini sudah disusupi oleh banyak pegawai yang kerap mendanai tindakan teroris lainnya. Ini terlihat dari hasil penyidikan Polda Sumatera Selatan terhadap terduga teroris.
“Jadi, hal itu tidak boleh dengan begitu saja diabaikan oleh kementerian BUMN dan BPIP,” papar dia.
Dengan kejadian ini, seharusnya, diaudit secara khusus antara korelasi ideologi pegawai BUMN dengan capaian kinerjanya. Jangan kinerjanya menyimpang dan merugikan keuangan negara malah uang negara yang disimpangkan itu digunakan untuk membiayai teroris untuk merubuhkan negara ini.
“Jika fakta hukum yang dimiliki Polda Sumsel itu benar, bagi kami itu ibarat kerucut piramida. Itu sangat disayangkan, PLN sebagai perusahaan milik negara kok malah dijadikan sumber biaya untuk meruntuhkan ideologi negara ini dengan terlebih dahulu menimbulkan korban jiwa dimana-mana,” ucapnya miris.
Mantan anggota DPR itu berharap jangan sampai lahir sentimen masyarakat bahwa PLN adalah gudang pembiayaan teroris. Segeralah Pemerintah berbenah.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
