Ia memberi contoh, jalur evakuasi yang belum ada, terbatasnya ketersediaan tempat evakuasi sementara hingga keberadaannya yang belum terurus.
Sementara Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Sumatera Barat Khalid Saifullah menyambut baik imbauan yang disampaikan ombudsman karena pihaknya terkadang menemui kendala mulai dari birokrasi dan lainnya dalam mengoptimalkan mitigasi bencana.
“Sebagai daerah potensi bencana, aduan publik soal migitasi harus dikelola dan ombudsman adalah lembaga yang tepat,” katanya.
Ia menilai secara eksternal memang harus ada pengawasan terkait pengelolaan pengaduan publik soal migitasi bencana .
“Apalagi, Ombudsman Lembaga Negara, punya daya paksa, posisi tawarnya lebih kuat,” kata dia.
Direktur Komunitas Siaga Tsunami (Kogami) itu mengaku senang karena punya teman baru dalam migitasi, sehingga semua pihak bisa lebih siap, pemerintah tidak lalai, dan larut dalam kegiatam migitasi yang kandang cenderung formal.
Artikel ini ditulis oleh:
